KabarBaik.co – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah guru honorer yang dijanjikan diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro tengah menjadi sorotan publik. Menyikapi hal tersebut, Komisi C DPRD Bojonegoro menyatakan segera memanggil pihak terkait untuk diklarifikasi.
Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Nathasha Devianti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah lama mendengar isu tersebut dan tengah mengumpulkan data untuk memperkuat klarifikasi. Menurutnya, dugaan pungutan dilakukan oleh oknum di internal Dinas Pendidikan dengan menjanjikan pengangkatan status PNS kepada guru honorer.
“Saya sudah mendengar isu ini sejak lama. Dalam waktu dekat, kami akan memanggil pihak Dinas Pendidikan untuk mengklarifikasi dugaan pungli ini,” ujar Nathasha Devianti saat ditemui, Kamis (5/6).
Politisi yang akrab disapa Sasa itu menjelaskan, pihaknya telah mengantongi beberapa nama korban beserta jumlah uang yang disetorkan. Total dana yang diduga telah dikumpulkan oleh oknum Disdik Bojonegoro mencapai lebih dari Rp 400 juta. “Dari data sementara yang kami terima, jumlah korban cukup banyak. Nominal yang disetorkan pun bervariasi, dan totalnya mencapai lebih dari Rp 400 juta,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Kabupaten Bojonegoro, Anwar Mukhtadlo, belum memberikan tanggapan rinci terkait dugaan tersebut. Ia hanya menyampaikan bahwa klarifikasi resmi akan dilakukan dalam pertemuan dengan Komisi C DPRD pada 12 Juni mendatang. “Tunggu saja tanggal 12 nanti saat kita bertemu dengan Komisi C,” ujar Mukhtadlo singkat.
Dugaan pungli ini menjadi perhatian serius, mengingat praktik semacam ini dapat mencoreng integritas birokrasi dan menciderai kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. DPRD Bojonegoro berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran. (*)
