KabarBaik.co – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menegaskan komitmennya dalam efisiensi anggaran daerah tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Dalam pidato visi dan misinya untuk periode 2025-2030 di depan para anggota DPRD Gresik dan beberapa pimpinan daerah lainnya, ia mengumumkan langkah strategis Pemkab Gresik yang diarahkan pada pembangunan kolam retensi baru dan peningkatan infrastruktur jalan poros desa.
Pernyataan ini disampaikan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Gresik, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah sekitar, termasuk Bupati Lamongan, Wakil Bupati Mojokerto, Bangkalan, dan Wali Kota Surabaya. Dalam pidatonya, Fandi Akhmad Yani menyoroti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar kebijakan Pemkab Gresik.
“Kita memahami pentingnya pengelolaan anggaran. Untuk itu, pemda telah mengambil langkah strategis tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Anggaran hasil efisiensi akan lebih difokuskan untuk pembangunan kolam retensi di Kecamatan Balongpanggang dan perbaikan jalan poros desa yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Gus Yani, sapaan akrabnya, Senin (3/3).
Selain efisiensi anggaran, Gus Yani juga menekankan pentingnya kerja sama antar daerah, khususnya di kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Ia mengajak para kepala daerah untuk mengembangkan sarana transportasi terpadu yang dapat menghubungkan wilayah-wilayah tersebut. Salah satu proyek yang diusulkan adalah pembangunan lintas rel terpadu (LRT).
“Mari bersama-sama mengembangkan sarana transportasi terpadu yang mampu menghubungkan Gresik, Surabaya, Lamongan, Mojokerto, dan Sidoarjo. Seperti pembangunan lintas rel terpadu,” ajaknya di hadapan para kepala daerah.
Gus Yani juga menaruh perhatian khusus pada kesejahteraan nelayan. Ia mengajak Wakil Bupati Bangkalan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan taraf hidup nelayan di kedua daerah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa ini.
Langkah-langkah yang diusung oleh Bupati Gresik ini seolah menjadi jawaban atas tantangan tata kelola anggaran yang kerap menjadi sorotan. Namun, seberapa efektif kebijakan efisiensi ini dalam menghadapi kebutuhan riil masyarakat masih menjadi tanda tanya. Apakah kolam retensi di Balongpanggang cukup untuk mengatasi permasalahan banjir? Sejauh mana kesiapan Gresik dan daerah sekitarnya dalam mewujudkan LRT di tengah keterbatasan fiskal?
Ambisi Gresik dalam membangun infrastruktur memang patut diapresiasi, tetapi efektivitasnya baru akan teruji ketika realisasi anggaran dan implementasi kebijakan berjalan di lapangan. (*)
