KabarBaik.co – Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember, David Handoko Seto meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Jember, Muhammad Fawait-Djoko Susanto fokus pada percepatan pembangunan.
David mengatakan bahwa saat ini masih banyak urusan masyarakat yang harus diselesaikan oleh Bupati.
“Ya lebih baik fokus itu kasihan masyarakat menunggu program dari Gus Fawait dan pemimpin Jember ini sudah jelas dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana tugas pokok dan fungsi masing-masing sudah jelas,” kata David, Rabu (19/3).
Ia mengatakan, saat ini Bupati Jember Gus Fawait tengah menyelesaikan beberapa persoalan birokrasi yang hingga kini masih berproses.
“Apalagi banyak persoalan kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya yang kini masih bertahap diselesaikan,” imbuhnya.
Disinggung soal tugas wakil bupati (wabup), David mengatakan jika fokus membantu kinerja bupati selama 5 tahun ke depan. Ia juga menegaskan jika bupati dan wabup sama-sama mempunyai tupoksi masing-masing.
“Itu termasuk menutupi kekurangan dalam menjalankan program-program sesuai visi dan misi,” jelasnya,
“Kami selaku partai pengusung juga berharap agar wabup ini fokus membantu menyelesaikan persoalan yang saat ini dihadapi mulai tenaga honoer non ASN, infrastruktur, pangan, bencana dan persoalan lainnya,” imbuh David.
Selain itu, David menegaskan supaya wabup bisa fokus mempercepat pembangunan dengan program yang sudah disusun sebelumnya.
“Programnya sudah ada, ya tinggal dijalankan program tersebut sesuai visi dan misinya. Tidak perlu terjebak dengan hal-hal yang kurang subtansi, sehingga percepatan pembangunan bisa tercapai,” ungkapnya.
Anggota komisi C itu juga menyampaikan bila ada beberapa program yang dirasa kurang dan membutuhkan masukan, maka eloknya baik bupati dan wakil bupati bisa duduk bersama.
“Tinggal dikomunikasikan saja agar apa yang akan dikerjakan ini bisa selaras dengan yang dilakukan bupati Jember seauai visi misi bersama,” ungkapnya.
David juga menyangkan sikap wabup yang mengoreksi urusan 17 pelaksana tugas (Plt) tersebut.
“Karena memang urgensinya sudah jelas harus segera ada pergantian agar bisa menjalankan pemerintahan, sebab itu kewenangan dari bupati. Jadi Pak Djoko jangan terlalu offside, semua sudah ada aturan dan regulasinya sesuai Undang-Undang,” pungkasnya. (*)
