KabarBaik.co – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Banyuwangi mendorong penambahan kuantitas belanja pembangunan, melalui peningkatan belanja modal pada postur APBD tahun 2025.
“Meski belanja pembangunan ditopang sebagian oleh DAK dan DBH, idealnya tetap belanja modal harus mencapai 30%,” terang Arvy Rizaldy, Ketua Fraksi PKB dalam penyampaian pemandangan Umum (PU) Fraksi pada rapat paripurna atas diajukannya Raperda APBD tahun 2025, Jumat (1/11).
Diantara solusi yang ditawarkan, PKB mendorong eksekutif untuk meningkatkan PAD dengan memaksimalkan aset daerah lewat kolaborasi lintas stakeholder.
“Kami mendorong eksekutif lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola unit usaha daerah dengan melakukan kolaborasi dengan lintas stakeholder, organisasi dan masyarakat,” terang Arvy.
Arvy menambahkan dengan peningkatan PAD nantinya bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan postur belanja modal dari 13,1 % menjadi 30 % di tahun 2025. Tidak harus sekaligus, sekurangnya bertahap setiap tahunnya. Hal itu bertujuan untuk penguatan pada sejumlah sektor di Banyuwangi yang masih dinilai lemah. Seperti pada sektor pendidikan, layanan publik, kesehatan maupun ekonomi.
Dijelaskan bahwa tema dalam rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 adalah penguatan ekosistem kualitas SDM yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Dengan penambahan postur belanja modal, target yang ingin dicapai itu akan terkaver dengan maksimal.
“Kami menyarankan agar Pemkab Banyuwangi mulai membenahi postur APBD dengan menambahan presentase pada belanja modal. Sebagai wujud keberpihakan anggaran pada pelayanan publik. Masyarakat tidak hanya dipaksa memperkuat PAD melalui pajak dan retribusi daerah, namun juga dilayani kebutuhannya secara jelas dan skala prioritas,” terangnya.
Arvy mencontohkan, sektor pendidikan di Banyuwangi yang masih butuh sentuhan serius. Sebab anggaran wajib pendidikan 20 % APBD, banyak terfokus pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang besar. Substansi pengembangan SDM pendidikan hanya sekitar 10%.
“Investasi SDM harus menjadi prioritas serius. Kita sedang menghadapi tantangan global dan target indonesia emas 2045. Anggaran pendidikan tidak boleh hanya untuk sekolah negeri, melainkan harus holistik menyentuh swasta dan madrasah,” tegasnya.
Selain itu sektor kesehatan juga menjadi sorotan legislator dari Fraksi PKB. Arvy menyebut cakupan umum kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) di Banyuwangi saat ini masih diangka 80 persen.
“Hari ini banyak puskesmas di Banyuwangi yang hanya memiliki satu dokter dan harus menanangani lebih dari 10 ribu pasien. Padahal idealnya satu dokter maksimal hanya bisa menanganani 5 ribu pasien. Pastinya pelayanannya menjadi tidak optimal dan baik, karena nakesnya lebih sedikit dibanding pasiennya. Mendatang UHC di Banyuwangi harua diupayakan setara nasional 98% ,” pungkasnya.(*)
