KabarBaik.co, Samarinda- Di tengah APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang terpangkas drastis menjadi Rp 15,15 triliun pada 2026, rencana pengadaan mobil dinas mewah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e senilai Rp 8,5 miliar oleh Gubernur H. Rudy Mas’ud menuai kontroversi nasional.
Mobil luxury hybrid PHEV tersebut, dengan fitur kursi pijat, interior premium, dan kemampuan off-road ekstrem, sempat diserahterimakan secara administratif pada 20 November 2025 melalui APBD Perubahan 2025. Namun, kendaraan itu belum pernah dipakai di Kaltim. Masih disimpan di Jakarta, sebelum disebut dibatalkan pada 2 Maret 2026.
Konon, dana dikembalikan utuh ke kas daerah, dan gubernur menyampaikan permohonan maaf melalui voice note di Instagram resminya @h.rudymasud serta akun Pemprov Kaltim.
Alasan awal pengadaan, Gubernur sempat menyatakan agar daerah tidak dipandang “miskin” dan untuk menjaga “marwah” saat menerima tamu. Termasuk terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, di mata publik, kebijakan itu kontras tajam dengan realitas situasi dan kondisi rakyat Kaltim. Jalan nasional dan pedalaman yang masih rusak parah, banjir berulang akibat deforestasi, konflik agrarian, pengangguran terbuka 5,20 persen, serta akses pendidikan dan kesehatan di wilayah hulu Mahakam yang minim.
Rudy Mas’ud bukanlah figur yang kekurangan secara finansial. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru yang disampaikan ke KPK pada Maret 2025, total kekayaan bersihnya mencapai Rp 166,5 miliar (kekayaan kotor sebelum dikurangi utang Rp 112,7 miliar). Rinciannya meliputi tanah dan bangunan senilai Rp 26,5 miliar di Jakarta Selatan, Samarinda, dan Penajam Paser Utara.
Lalu, kas serta setara kas Rp 28 miliar, serta harta lainnya Rp 224 miliar yang mencakup aset bisnis dan saham perusahaan keluarga.
Sebagai pewaris dinasti bisnis “Mas’ud Brothers” di sektor migas, galangan kapal, serta penyimpanan bahan bakar, Rudy telah mapan secara ekonomi sejak lama. Bahkan sebelum terjun ke politik. Di ranah pribadi, dia kerap terlihat menggunakan SUV mewah seperti Land Rover Defender Octa (Rp 3,4 miliar lebih), Lexus LX570 (Rp 3 miliar lebih), dan Toyota Land Cruiser VX-200 dengan plat nomor KT 1.
Dengan kondisi finansial seperti ini, seharusnya kebutuhan kendaraan mewah pribadi atau gaya hidup premium sudah bisa ditanggung sepenuhnya dari kantong sendiri, tanpa perlu “dompleng” APBD yang seharusnya dialokasikan untuk rakyat yang jauh lebih membutuhkan.
Pengabdian sejati seorang pemimpin yang sudah mapan justru terletak pada kemampuannya mengabdi tanpa tolah-toléh, tanpa memandang ke belakang atau memanfaatkan fasilitas negara untuk hal-hal yang bisa dibayar sendiri. Karena itu, pembatalan mobil dinas ini seharusnya menjadi titik balik. Jabatan kepala daerah bukan untuk menambah kemewahan pribadi, melainkan amanah untuk mengangkat derajat masyarakat. Apalagi yang masih bergulat dengan lumpur di jalan kampung, sekolah terpencil, dan lapangan kerja yang terbatas.
Jika menilik provinsi dengan APBD jauh lebih besar, DKI Jakarta, misalnya. APBD 2026 mencapai Rp 81,32 triliun. Angka ini 5,36 kali lipat Kaltim. Namun, sang gubernur memakai kendaraan fungsional seperti Toyota Innova Zenix Hybrid dengan harga Rp 600 jutaan. Kendari jauh lebih mampu secara fiscal, toh tidak ada membeli mobil luxury Rp 8 miliar lebih.
Jawa Timur dengan kekuatan APBD sekitar Rp 27,2 triliun atau hampir 1,8 kali Kaltim, sang gubernur juga menggunakan operasional harian pakai Toyota Innova, Kalaupun memakai Toyota Alphard, disebut hanya sewa untuk agenda khusus. Bukan membeli permanen. Bahkan, rencana mobil listrik Hyundai Ioniq dengan nilai Rp 900 jutaan, belum terealisasi penuh.
Angka Rp 8,5 miliar itu setara dengan biaya pembangunan 8–10 sekolah SD di pedalaman, pelatihan vokasi untuk 500–700 pemuda pengangguran, atau perbaikan beberapa kilometer jalan rusak yang masih jadi “jalan setan” seperti di wilayah Berau atau Kutai Timur. Sementara Pemprov Kaltim sudah memangkas perjalanan dinas 66 persen, belanja non-prioritas, dan tetap prioritaskan pendidikan serta kesehatan di tengah efisiensi fiskal nasional.
Kebijakan seperti ini wajar meninggalkan pertanyaan mendasar di benak publik. Mengapa di saat problem laten struktural masih menjadi sorotan, namun sempat-sempatnya merencanakan “istana beroda” berdalih marmah? Apakah marwah itu indikatornya mobil mewah?
Kini, semestinya para kepala daerag harus kembali ke prioritas rakyat. Pendidikan, lapangan kerja, infrastruktur, hingga kesehatan. Bukan simbol kemewahan yang kontras dengan lumpur di jalan kampung. (*)
