SAIFULLAH Yusuf (Gus Ipul) ditetapkan sebagai ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) Muktamar NU 2026. Keputusan itu tidak bisa dibaca sebagai keputusan administratif biasa. Tapi, diakui atau tidak, penunjukan itu datang dengan beban sejarah yang masih hangat. Yakni, konflik terbuka di tubuh PBNU pada akhir 2025 yang hingga kini menyisakan pertanyaan tentang harmonisasi organasasi.
Konflik tersebut bukan sekadar riak kecil. Namun, termasuk salah satu episode paling serius dalam dinamika internal NU dalam beberapa dekade terakhir. Dimulai dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang merekomendasikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur, lalu berlanjut pada penolakan, beredarnya surat pemberhentian, hingga munculnya dualisme klaim kepemimpinan.
Puncaknya terjadi pada awal Desember 2025 ketika ditunjuk penjabat ketua umum PBNU oleh salah satu kubu.
Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa konflik bukan hanya soal perbedaan pandangan, melainkan telah menyentuh legitimasi kepemimpinan dan mekanisme organisasi. Dalam situasi seperti itu, langkah-langkah balasan—termasuk rotasi dan pencopotan sejumlah pengurus—menjadi tak terhindarkan. Gus Ipul sendiri berada di dalam pusaran tersebut, termasuk ketika ia dicopot dari posisi strategisnya sebagai Sekjen PBNU.
Nah, di titik itulah penunjukannya sebagai ketua OC Muktamar 2026 menjadi signifikan. Keputusan itu bukan sekadar soal kapasitas manajerial atau pengalaman organisatoris, melainkan soal pesan politik internal. Apakah ini tanda rekonsiliasi, atau justru kompromi yang belum tentu menyelesaikan akar masalah?
Pertama, keputusan ini bisa dimaknai sebagai langkah rekonsiliasi. Dengan melibatkan figur yang sebelumnya berada dalam arus konflik, PBNU seolah ingin mengirim sinyal bahwa fase pertentangan telah dilalui dan kini saatnya kembali ke semangat jam’iyah. Dalam tradisi NU, islah atau perdamaian memang sering kali ditempuh melalui akomodasi, bukan eliminasi.
Namun, pembacaan kedua justru lebih hati-hati. Rekonsiliasi yang terlalu cepat tanpa penyelesaian akar persoalan berpotensi menjadi sekadar “gencatan senjata”, bukan perdamaian yang kokoh. Konflik 2025 menyangkut hal mendasar: otoritas, mekanisme pengambilan keputusan, dan batas kewenangan antarstruktur. Jika isu-isu ini tidak diselesaikan secara transparan dan tuntas, maka potensi konflik serupa bisa jadi tetap ada dan hanya menunggu momentum.
Muktamar 2026, dalam konteks ini, menjadi jauh lebih penting dari sekadar forum rutin lima tahunan. Kegiatan sakral itu salah satu panggung ujian. Apakah NU mampu mengelola perbedaan secara matang dan kembali pada prinsip organisasi? Ataukah muktamar justru akan menjadi arena baru bagi kontestasi yang belum selesai?
NU memiliki sejarah panjang dalam mengelola konflik. Organisasi ini berkali-kali melewati fase sulit dan tetap bertahan sebagai kekuatan sosial-keagamaan terbesar di Indonesia. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa ketahanan itu selalu ditopang oleh kemampuan melakukan koreksi internal secara jujur.
Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan hanya rekonsiliasi simbolik, tetapi juga kejelasan sistemik. Transparansi dalam mekanisme organisasi, penghormatan pada aturan main, serta komitmen untuk menempatkan kepentingan jam’iyah di atas kepentingan kelompok menjadi kunci.
Penunjukan Gus Ipul bisa menjadi awal yang baik—jika benar-benar bagian dari proses penyatuan. Tetapi tanpa langkah lanjutan yang lebih substansial, keputusan ini juga berisiko menjadi pengingat bahwa konflik besar itu belum sepenuhnya selesai.
Pada akhirnya, Muktamar NU 2026 akan menjawab satu pertanyaan penting. Apakah NU sedang memasuki fase konsolidasi yang matang menatap peradaban global, atau justru masih berada dalam bayang-bayang konflik yang sama. (*)
