KabarBaik.co, Jakarta – Ketua Komite IV DPD RI Senator Ahmad Nawardi mengapresiasi peringatan Hari Pajak Tahun 2026 pada 14 Juli 2026 lalu . Mengusung tema “Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh,” peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat dan komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara.
Menurut Nawardi, pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan negara yang berperan penting dalam mendukung pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program prioritas pemerintah.
“Pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk gotong royong masyarakat dalam membiayai pembangunan. Karena itu, kepercayaan masyarakat harus terus dijaga melalui pelayanan perpajakan yang profesional, transparan, mudah diakses, dan berintegritas,” ujar Nawardi, Kamis (16/7).
Ia menyampaikan bahwa penerimaan pajak nasional yang dihimpun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga semester pertama 2026 mencapai Rp 1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Capaian tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kebijakan perpajakan yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
Nawardi juga mendukung percepatan transformasi administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax DJP. Menurutnya, digitalisasi perpajakan perlu disertai sosialisasi dan pendampingan yang memadai agar dapat memudahkan wajib pajak, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta memperkuat pengawasan berbasis data.
Nawardi juga turut mengapresiasi rangkaian kegiatan Hari Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II, antara lain dialog perpajakan bersama pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, dan mitra strategis, serta kegiatan sosial melalui program DJP Peduli dan Berbagi.
“Semangat ‘Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh’ harus diwujudkan melalui kolaborasi antara DJP, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan DPD RI. Dengan penerimaan pajak yang kuat serta pengelolaan yang amanah, pembangunan nasional dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan,” pungkas Nawardi. (*)
