KabarBaik.co, Surabaya – Proyek jalur kereta listrik Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang akan menghubungkan Stasiun Surabaya Gubeng hingga Stasiun Sidoarjo ditargetkan mulai melayani masyarakat pada tahun 2029. Saat ini, pembangunan infrastruktur transportasi tersebut telah memasuki tahap penyusunan rancangan teknis mendalam atau Detail Engineering Design (DED).
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan hal ini usai menggelar rapat bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (15/7). Pemerintah berharap proyek strategis ini dapat selesai tepat waktu guna segera dinikmati masyarakat.
“Harapannya, pada tahun 2029 proyek ini dapat selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya warga Surabaya dan sekitarnya,” ujar Dudy.
Selain membahas progres SRRL, pertemuan tersebut juga membahas upaya peningkatan kapasitas layanan transportasi umum untuk mengantisipasi tingginya mobilitas warga di wilayah metropolitan Surabaya.
“Kami telah memikirkan beberapa solusi untuk mengatasi persoalan kapasitas dan kuota layanan transportasi,” tambahnya.
Dudy menjelaskan tahapan awal proyek telah berjalan dengan baik. Sejak awal tahun ini, Kementerian Perhubungan sudah memproses penunjukan pihak yang menyusun DED.
“Saat ini kami telah memulai proses penunjukan untuk penyusunan DED. Hal tersebut menandakan bahwa proyek ini sudah dapat berjalan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebutkan bahwa penyusunan DED dikerjakan oleh perusahaan asal Jepang, Chodai. Dalam tahap ini, seluruh aspek teknis akan dihitung secara cermat, mulai dari proyeksi jumlah penumpang hingga desain stasiun yang akan dibangun nantinya. Hasil dokumen ini nantinya menjadi acuan utama bagi pelaksana proyek di lapangan.
Emil juga mengakui adanya tantangan yang dihadapi, terutama terkait pengembangan Depo Sidotopo yang akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan, perawatan, hingga bengkel rangkaian kereta listrik. Kendala utamanya adalah ketersediaan lahan.
“Menurut informasi dari PT KAI, depo yang ada di Sidotopo ini memang ada lahan yang saat ini diduduki oleh warga, tapi ada juga yang memiliki perbedaan terkait status tanah,” jelas Emil.
Untuk mempercepat jalannya proyek, disepakati bahwa pemerintah akan mengoptimalkan terlebih dahulu lahan yang sudah tersedia. Sementara penyelesaian masalah lahan yang masih bermasalah akan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan hak dan nasib warga yang menempati kawasan tersebut.
“Maka tadi disepakati, kita optimasi dulu tanah yang ada. Nanti untuk penyelesaian masalah lahan akan kita lihat melalui jalur Reforma Agraria, karena kami harus memikirkan nasib warga yang ada di situ juga, tidak sekadar bicara alasan proyek saja,” pungkas Emil. (*)
