KabarBaik.co, Gresik – Upaya Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memperjuangkan pupuk subsidi untuk sektor budidaya perikanan akhirnya membuahkan hasil. Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Kabupaten Gresik, Senin (23/2), dipastikan pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan kembali dialokasikan pada 2026.
Kepastian itu menjawab kegelisahan ribuan petambak yang selama beberapa tahun terakhir terdampak pencabutan subsidi pupuk perikanan.
“Beberapa tahun belakangan ini kami mengalami kegelisahan. Kabupaten Gresik memiliki lebih dari 28 ribu hektare lahan budidaya. Ketika pupuk subsidi dicabut, dampaknya sangat terasa. Bandeng tidak tumbuh optimal karena budidaya ikan tradisional sangat bergantung pada pupuk untuk menumbuhkan plankton,” ujar Fandi.
Kabupaten Gresik tercatat sebagai salah satu lumbung pangan nasional dari sektor perikanan, baik budidaya, tangkap, hingga pengolahan dan pemasaran. Luas lahan budidaya mencapai 28.653,27 hektare, terdiri atas tambak payau seluas 15.601,26 hektare dan tambak tawar 13.052,01 hektare.
Sebanyak 20.279 pembudidaya menggantungkan hidupnya di sektor ini, terdiri dari 15.729 pemilik tambak dan 4.550 pandega yang tersebar di 16 kecamatan.
Sepanjang 2025, produksi perikanan budidaya Gresik mencapai 160.439 ton dengan nilai produksi Rp3,54 triliun. Khusus komoditas bandeng, produksinya diperkirakan sekitar 90.000 ton per tahun.
“Kalau harga bandeng rata-rata Rp 10.000 per kilogram, hampir Rp 900 miliar berputar di sektor tambak saja. Jadi ini ekonomi rakyat,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyatakan aspirasi Pemerintah Kabupaten Gresik telah dibahas dalam Panja Pupuk di Petrokimia Gresik dan resmi masuk dalam rekomendasi subsidi nasional.
“Alhamdulillah, tahun ini kebutuhan pupuk untuk budidaya perikanan sudah masuk dalam program subsidi sekitar 29.500 ton secara nasional. Ke depan kami akan fokus pada pembenahan data agar distribusi tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan seperti sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Haeru Rahayu, menyampaikan permohonan maaf atas kondisi dua tahun terakhir.
“Atas nama pemerintah kami mohon maaf. Tahun ini secara nasional dialokasikan hampir Rp 300 miliar untuk pupuk budidaya,” jelasnya.
Pada 2026, alokasi pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan di Gresik meliputi 4.721 ton pupuk urea, 4.598 ton pupuk SP36, dan 506 ton pupuk organik.
Optimalisasi penyerapan kuota menjadi perhatian agar tidak terjadi sisa alokasi. Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia, Dwi Satriyo Annurogo, memastikan distribusi kini berbasis sistem digital.
“Setiap penebusan pupuk di kios langsung tercatat dan terhubung secara real-time dengan sistem pusat. Alokasi otomatis terpotong sesuai kuota. Sistem siap dan stok dalam kondisi aman,” terangnya.
Di sisi lain, petambak berharap pemerintah juga menjaga stabilitas harga saat panen raya. Sholiq, petambak asal Desa Betoyo Guci, mengapresiasi kembalinya subsidi pupuk, namun mengingatkan potensi turunnya harga.
“Kalau produksi naik tapi panen bersamaan, harga bandeng bisa turun sampai Rp5.000 per kilo. Kami mohon stabilitas harga juga diperhatikan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Fandi mendorong penguatan ekosistem perikanan dari hulu hingga hilir. Selain memastikan ketersediaan pupuk, Pemkab Gresik juga menggenjot peningkatan konsumsi ikan dan penguatan distribusi berbasis desa.
“Kami memiliki Koperasi Desa Merah Putih hampir di seluruh desa. Jika dilibatkan dalam distribusi pupuk subsidi, rantai pasok bisa lebih efektif dan ekonomi desa ikut bergerak,” tambahnya.
Dengan kembalinya subsidi pupuk pada 2026, harapan baru pun terbuka bagi ribuan petambak Gresik agar produktivitas meningkat tanpa dibayangi beban biaya produksi yang tinggi.(*)
