KabarBaik.co, Jakarta – Kebakaran hebat di sebuah rumah di Jalan Teratai, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/5), menyisakan tanda tanya besar di benak publik. Dalam insiden itu, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh, ditemukan meninggal dunia di ruang kerjanya di lantai empat rumah tersebut, sementara tiga orang lainnya yang berada di lokasi dilaporkan berhasil selamat.
Peristiwa ini menjadi sorotan karena korban diduga tidak sendirian saat api mulai berkobar. Polisi mengungkap terdapat total empat orang di dalam rumah ketika kejadian berlangsung, termasuk korban dan tiga orang yang disebut sebagai asisten rumah tangga.
Kapolres Metro Jakarta Selatan I Putu Yuni Setiawan kepada awak media menyatakan pihaknya masih mendalami peran dan aktivitas masing-masing orang di dalam rumah sebelum kebakaran terjadi. “Keterangan sementara saksi dengan beliau bertiga. Tapi kan ada yang di bawah,” ujarnya.
Tiga orang asisten rumah tangga yang berhasil selamat kini masih dimintai keterangan untuk mengurai kronologi lengkap kejadian. Polisi juga menyoroti fakta bahwa hanya Haerul Saleh yang tidak berhasil menyelamatkan diri, meski berada di lokasi yang sama.
“Nah, itu masih kita mintai keterangan dari asisten-asisten rumah tangga, saksi-saksi. Keterangan tersebut kita kumpulkan untuk dicocokkan dengan alat bukti di lokasi,” tambah Kapolres.
Dari hasil awal penyelidikan, api diketahui kali pertama muncul di ruang kerja korban di lantai empat rumah. Warga sekitar sempat melihat kepulan asap hitam pekat dari bagian atas bangunan sebelum api membesar.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi mengatakan korban berada di lantai empat saat kebakaran terjadi dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia di ruang kerjanya setelah api berhasil dipadamkan.
Sementara itu, Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan menyebut laporan awal berasal dari pengurus RT setempat yang melihat asap tebal membumbung dari rumah korban sekitar pukul 08.00 WIB.
Hingga kini, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan penyebab pasti kebakaran sekaligus mengungkap mengapa hanya korban yang tidak berhasil selamat dalam insiden tersebut.
Jejak Karier
Haerul Saleh resmi terpilih sebagai Anggota BPK melalui proses pemilihan di Komisi XI DPR RI pada 2022. Dia terpilih bersama Isma Yatun, yang kini menjabat sebagai Ketua BPK.
Sebelum menduduki posisi strategis tersebut, Haerul lebih dulu dikenal sebagai Anggota DPR RI Komisi XI yang membidangi keuangan (2020–2022) dari Fraksi Partai Gerindra. Ia masuk ke parlemen menggantikan almarhum Imran dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra).
Di internal Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo Subianto, Haerul Saleh juga memiliki peran penting. Sejak 2020 hingga sekarang, ia menjabat sebagai Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi DPP Partai Gerindra. Sebelumnya, pada periode 2015–2020, ia dipercaya sebagai Ketua Bidang Keuangan DPP Partai Gerindra.
Karier organisasi Haerul juga cukup panjang. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPD Pemuda Panca Marga pada tahun 2012. Di tingkat daerah, khususnya di Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Kolaka, ia juga aktif di berbagai organisasi kepemudaan, antara lain sebagai Wakil Ketua dan Bendahara Komite KNPI Kabupaten Kolaka.
Tak hanya di organisasi kepemudaan, Haerul juga terlibat dalam berbagai lembaga profesi dan dunia usaha. Ia pernah menjadi Anggota Dewan Penasehat Kadin Sultra, Dewan Penasehat Peradi Kabupaten Kolaka, Ketua Bidang Hukum DPD Gapeksindo Sultra, serta Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri HIPMI Sultra.
Di sektor bisnis, Haerul Saleh juga memegang sejumlah posisi strategis di beberapa perusahaan. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris di PT Kolaka Inti Karya, Direktur Utama Masalle Group, Direktur CV Bunga Coklat, serta Direktur Utama PT Laburino.
Pada 2024 silam, nama Haerul Saleh banyak diwartakan media dalam kasus yang menjerat Sahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Menteri Pertanian.
Jumlah Kekayaan
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan Haerul Saleh mengalami kenaikan signifikan sejak awal menjabat sebagai anggota DPR hingga menjadi anggota BPK.
Pada tahun 2020, saat masih menjabat sebagai Anggota DPR RI, ia melaporkan harta kekayaan sebesar Rp 4,315 miliar. Namun dalam laporan terbaru sebagai Anggota BPK periode 2023, total kekayaannya melonjak menjadi Rp 81,813 miliar. Dan, laporan pada 15 Oktober 2025, kekayaannya naik kembali menjadi Rp 83, 64 miliar.
Jika dirinci, sebagian besar kekayaannya berasal dari aset tanah dan bangunan senilai sekitar Rp 79,4 miliar. Tercatat ada 15 aset properti yang tersebar di wilayah Kolaka, Bogor, dan Jakarta.
Selain itu, ia juga memiliki kendaraan dengan total nilai sekitar Rp 2,2 miliar. Koleksi kendaraannya mencakup berbagai merek, mulai dari Honda Jazz, Toyota Fortuner, Mazda CX-9, Toyota Kijang, Daihatsu Terios, Toyota Avanza, Lexus ES300h, Mazda Wagon, hingga Toyota Alphard.
Haerul juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1,5 miliar serta kas dan setara kas sekitar Rp 502 juta. Dalam laporan tersebut, ia tidak memiliki utang maupun kepemilikan surat berharga.
Pendidikan Formal
- S2 Manajemen, Universitas Moestopo (ongoing).
- S1 Hukum, Universitas Satria Makassar (2008).\
- SMA Hasrati, Kendari (2000).
- Pesantren IMMIM, Ujung Pandang (1996).
- SD Negeri 9, Kab. Kolaka (1993).
Riwayat Jabatan
- Anggota IV BPK RI (April 2022 s.d. sekarang).
- Anggota Komisi XI DPR RI (2019 s.d. 2022).
- Badan Legislasi DPR RI (2016 s.d. 2018).
- Anggota Komisi XI DPR RI (2014 s.d. 2019).
- Badan Musyawarah DPR RI (2014).
Riwayat Oganisasi
- Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (2021 s.d. 2023).
- Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Pemuda Tani Indonesia (2021 s.d. 2026).
- Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Pemuda Tani Indonesia (2016 s.d. 2021).
- Dewan Penasihat Peradi Kolaka (2017).
- Anggota Dewan Pembina Kadin Sulawesi Tenggara (2015 s.d. 2020).
- Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri HIPMI Sulawesi Tenggara (2015 s.d. 2020).
- Ketua Bidang Hukum DPD GAPKESINDO Sulawesi Tenggara (2012).
- Ketua Umum DPD PPM (2012).
- Anggota Dewan Penasihat Kadin Sulawesi Tenggara (2008).
- Wakil Ketua KNPI Kabupaten Kolaka (2005).
- Bendahara KNPI Kabupaten Kolaka (2000).
