KabarBaik.co – Debat calon bupati Bojonegoro sesi pertama bakal dilaksanakan pada Sabtu besok (19/10). Namun, jelang pelaksanaan debat, pasangan cabup dan cawabup nomor urut 1 Teguh-Farida meminta perubahan format debat. Padahal, format itu sebelumnya telah disepakati semua pihak dalam berita acara pada 24 September lalu.
Sesuai hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan KPU Bojonegoro pada 24 September lalu, termuat dalam berita acara hasil rapat koordinasi No.312/PL.02.04-BA/3522/2024. Dalam berita acara yang ditandatangani komisioner KPU Bojonegoro, Ketua Bawaslu Bojonegoro, dan seluruh perwakilan pasangan calon itu disepakati debat publik dilaksanakan tiga kali, dengan mekanisme sebagai berikut:
– Debat publik pertama akan melibatkan calon wakil bupati Bojonegoro pada Sabtu, 19 Oktober 2024.
– Debat publik kedua akan melibatkan calon bupati Bojonegoro pada Jumat, 1 November 2024.
– Debat publik ketiga akan melibatkan calon bupati dan wakil bupati Bojonegoro pada Rabu, 13 November 2024.
“Namun menjelang hari H debat, tiba-tiba paslon Teguh-Farida minta format diubah,” kata Ahmad Supriyanto, salah seorang tim pemenangan paslon Wahono-Nurul, Jumat (18/10). Dia menjelaskan, kemarin (17/10), pihaknya mendapat undangan dari KPU untuk melakukan rapat. Dalam rapat itu pihak Teguh-Farida ingin mengubah format debat yang sudah disepakati sebelumnya.
Menurut Supriyanto, perubahan format debat yang sudah disepakati tersebut sangat tidak etis. Sebab, aturan debat sudah disepakati dalam berita acara sebulan sebelumnya. “Paslon 01 (Teguh-Farida) ingin mengubah poin pertama, yaitu debat wakil bupati,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Supriyanto menjelaskan, ada indikasi cawabup 01, Farida, tidak siap melakukan debat public, sehingga, mereka ingin mengubah format. Dari sebelumnya debat cawabup ingin diganti menjadi debat cabup dan cawabup. “Berita acara itu sudah ditandatangani KPU, Bawaslu, dan narahubung masing-masing paslon. Tapi tiba-tiba formatnya ingin diubah,” cetus Supriyanto.
Supriyanto menyebut berita acara merupakan produk hukum. Seharusnya penanganan pengubahan format dilakukan pada ranah sengketa, bukan pada ranah rapat koordinasi. Karena itu, pihaknya menyayangkan perubahan fotmat pelaksanaan debat. “Sesuai berita acara, debat pertama ini harusnya hanya dihadiri cawabup,” ucap Supriyanto.
Sementara itu, tim pemenangan paslon Teguh-Farida, Donny Bayu Setyawan mengemukakan, debat publik calon bupati dan wakil bupati adalah untuk menyampaikan visi dan misi masing-masing pasangan calon. Yang menyusun visi misi adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati secara bersama-sama.
“Bahkan saat sudah berhasil juga dilakukan secara bersama,” kata politikus PDIP itu. Donny menyatakan, jika debat dilakukan melalui mekanisme antar cawabup dengan cawabup atau antar cabup dengan cabup, maka tidak akan nyambung dengan substansi persoalan. Apalagi, keputusan KPU mengatur tentang debat dilakukan antar pasangan calon.
”Kesepakatan debat yang dibatasi antar cawabup dengan cawabup, cabup dengan cabup, artinya ada sesuatu yang dilanggar. Tapi kami tidak ingin substansi itu, yang kita inginkan substansi visi misi bisa sampai ke masyarakat,” tegas Donny.
Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Robby Adi Perwira membenarkan bahwa salah satu tim paslon meminta agar dilakukan rapat koordinasi ulang tentang format debat. Pihaknya sebagai penyelenggara pilkada hanya sebagai fasilitator antara kedua kontestan calon bupati dan wabup. “Kami tidak ingin saling merugikan terhadap kedua paslon dalam debat perdana,” paparnya.
Menurut Robby, substansi dari debat publik calon bupati dan wakil bupati yakni untuk menyampaikan visi dan misi dari masing-masing paslon. Karena itu, debat terbuka dilakukan antara paslon bupati dan wabup diselenggarakan. Namun, rapat koordinasi yang telah berlangsung sejak kemarin belum mendapat keputusan dari kedua belah pihak, sehingga bakal dilanjutkan hari ini (18/10). (*)
