KabarBaik.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Ahmad Hadinudin menyebut, jumlah sekolah milik pemerintah atau sekolah negeri di Kabupaten Jember masih kurang. Terutama di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Kita lihat saja saat ini jumlah SMP negeri di Jember dari dulu ya segitu saja, bahkan ada satu kecamatan hanya 1 sekolah negeri,” ujar pria yang akrab disapa Hadi tersebut, Sabtu (8/6).
Menurut Hadi, kurangnya jumlah sekolah tersebut sebagai salah satu penyebab orang tua murid memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Apalagi kualitas pendidikan dan fasilitas beberapa sekolah swasta cukup bagus, meskipun dengan biaya yang tinggi.
“Apalagi SMP negeri sekarang pakai sistem zonasi, contoh saja ada siswa ingin masuk SMP yang bagus tapi lokasi jauh dari tempat tinggal, otomatis tidak diterima, sebagai orang tua jelas inisiatif mendaftarkan ke swasta. Kalau tidak, kan kasian anaknya tidak sekolah, meski dengan biaya yang cukup mahal,” jelasnya.
Oleh sebab itu, pria yang juga menjabat Ketua IKAPMII Jember ini mendesak Pemkab dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan suatu terobosan agar orang tua tidak kebingungan mencari sekolah untuk anaknya.
“Saya bayangkan, jika sekolah swasta di Jember ini sedikit, terus anak-anak yang tidak diterima itu mau sekolah di mana, untungnya ada swasta,” jelasnya.
Maka, kata Hadi, Pemkab harus menambah jumlah sekolah atau kuota peserta didik, yang sebelumnya satu Kecamatan ada satu sekolah negeri, bisa ditambah menjadi dua sekolah dan penambahan kuota penerimaan.
“Namun itu juga harus diimbangi dengan fasilitas sekolah yang bagus. Yang paling penting sistem zonasi juga harus fair, jangan sampai ada akal-akalan pindah domisili, itu sangat merugikan siswa,” tutupnya.
Tidak hanya SMP, Hadi juga menyebut tingkat SD dan SMA juga belum seimbang dengan jumlah peserta didik yang ada di Jember.(*)
