KabarBaik.co – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim mengingatkan bahwa rangkaian aksi demonstrasi yang meluas dan cenderung anarkis dalam beberapa hari terakhir berpotensi menimbulkan dampak serius bagi stabilitas ekonomi.
Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto menegaskan semua pihak—baik pemerintah, DPR, maupun aparat penegak hukum—perlu melakukan introspeksi agar kejadian serupa tidak berulang.
“Persoalan yang diangkat mahasiswa sebenarnya berangkat dari kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap belum menyentuh kepentingan rakyat. Saluran penyampaian aspirasi seakan terputus sehingga timbul gejolak. Semua harus berbenah, termasuk pejabat pusat agar berhati-hati dalam membuat pernyataan yang bisa melukai masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (31/8).
Adik menekankan unjuk rasa yang berlangsung empat hari berturut-turut sebaiknya dihentikan. Ia mengajak masyarakat kembali fokus membangun daerah dan negara.
“Stop, sudah cukup aksinya. Mari kita bersama-sama kembali membangun,” tegasnya.
Menurut Kadin Jatim, dampak ekonomi dari instabilitas politik tidak bisa dianggap remeh. Sejumlah negara, seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, bahkan telah mengeluarkan travel warning bagi warganya yang hendak ke Indonesia.
Kondisi ini dikhawatirkan menurunkan minat wisatawan mancanegara sekaligus mengurangi kepercayaan investor terhadap iklim usaha.
“Bagi dunia usaha, stabilitas politik dan keamanan adalah syarat mutlak dalam menjaga arus investasi. Tanpa itu, kepercayaan publik maupun pelaku usaha akan mudah goyah. Kuncinya menjaga stabilitas adalah gotong royong. Aspirasi rakyat harus diterima dengan baik dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” tambah Adik.
Ia juga menyoroti dampak pada produktivitas. Beberapa perusahaan di Jakarta sudah menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) untuk mengantisipasi gangguan mobilitas akibat demonstrasi.
“Hal ini tentu bisa menurunkan produktivitas kerja dan memperlambat pemulihan ekonomi pascapandemi,” ujarnya.
Meski demikian, Adik tetap optimistis situasi di Jawa Timur akan segera pulih. Ia berharap pekan depan aktivitas ekonomi bisa kembali normal, dengan catatan saluran aspirasi masyarakat tetap dibuka lebar agar tidak memicu gejolak baru.
Senada dengan itu, Ketua Hiswana Migas Jatim, Ismed Jauhar, menegaskan demonstrasi sah dalam bingkai demokrasi selama sesuai prosedur. Namun, ia mengingatkan, aksi yang tidak terkendali bisa mengganggu distribusi barang dan kebutuhan energi masyarakat.
“Jangan sampai demo menghambat kelancaran logistik. Daya beli dan daya saing justru harus kita tingkatkan di tengah kondisi global yang tidak menentu. Keamanan dan kenyamanan ini sangat menentukan kepercayaan investor,” ucapnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kontribusi sektor pariwisata dan transportasi terhadap PDB Jawa Timur mencapai lebih dari 5 persen. Dengan adanya travel warning dari negara-negara besar, potensi kehilangan devisa pariwisata bisa signifikan jika kondisi tidak segera kondusif. Selain itu, sektor UMKM yang bergantung pada kelancaran distribusi juga berisiko merugi.
Kadin Jatim menutup seruannya dengan mengingatkan bahwa menjaga stabilitas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. “Gotong royong menjadi kunci. Kita harus bersama-sama mengawal aspirasi secara damai agar pembangunan ekonomi tidak terganggu,” pungkas Adik. (*)
