KabarBaik.co – Langkah Kementerian Sosial (Kemensos) RI melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap data penerima bantuan sosial memicu perhatian publik di berbagai daerah. Secara nasional, sekitar 1,9 juta keluarga penerima manfaat dinyatakan tidak lagi layak menerima bantuan.
Di tengah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memastikan kondisi daerah tetap terkendali. Tidak satu pun keluarga penerima manfaat di Pasuruan yang terdampak pencoretan data bantuan sosial tingkat nasional.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Fathurrahman menyatakan, verifikasi data terus diperketat agar bantuan tepat sasaran. “Untuk Kabupaten Pasuruan tidak ada KPM yang tercoret, namun verifikasi dan validasi tetap kami lakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Salah satu bantuan yang masih terus dipantau penyalurannya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Total penerima BLT Kesra di Kabupaten Pasuruan mencapai sekitar 60 ribu KPM yang tersebar di seluruh kecamatan.
Fathurrahman menjelaskan, dalam praktiknya tidak semua bantuan terserap karena adanya perubahan kondisi penerima. “Ada KPM yang tidak mengambil bantuan karena sudah pindah domisili atau kondisi ekonominya membaik,” katanya.
Ia menyebut fenomena tersebut terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bangil dan Purwodadi. Sebagian KPM juga tercatat mengalami graduasi dari kelompok desil bawah ke desil yang lebih tinggi.
Proses verifikasi dilakukan dengan melibatkan pendamping sosial serta mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menetapkan 14 indikator kemiskinan sebagai dasar penentuan kelayakan penerima bantuan sosial.
Fathurrahman menegaskan pembaruan data harus terus dilakukan karena kondisi sosial ekonomi warga bersifat dinamis. “Kami ingin bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, sehingga ketelitian data menjadi kunci utama,” tegasnya. (*)
