KabarBaik.co – Sebagai upaya pengendalian inflasi, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Mojokerto Akhmad Jazuli bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi secara daring di Satya Bina Karya (SBK), Rabu (2/10).
Rakor secara daring tersebut bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian, diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) memahami perkembangan data inflasi. Tak hanya itu, kementerian atau lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam memonitor laju inflasi juga diminta untuk memperhatikan hal tersebut.
“Untuk produk tertentu yang harganya masih naik kami mohon (stakeholder) sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, tolong betul-betul dapat dikritisi. Dicek betul (data) di daerahnya,” pintanya.
Tomsi mengimbau stakeholder terkait untuk menindaklanjuti apabila masih ada kenaikan harga produk tertentu di daerah. Ia berharap capaian angka inflasi yang relatif terkendali dapat dipertahankan.
Senada dengan itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, per September 2024 ini terjadi deflasi sebesar -0,12 persen secara month to month.
Sedangkan data inflasi secara year on year (YoY) sebesar 1,84 persen. Ia juga merinci penyebab terjadinya deflasi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah komponen, khususnya dari sektor makanan, minuman, dan tembakau.
“Menurut data yang masuk, harga di tingkat konsumen ini menurun, atau terjadi deflasi secara month to month. Karena memang dipengaruhi oleh penurunan harga-harga komoditas yang suplainya sedang tinggi di pasar yang masuk dalam kategori volatile food,” jelasnya.
Amalia menjelaskan penyebab deflasi berikutnya dipicu oleh menurunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Amalia menambahkan, perkembangan harga BBM non-subsidi tersebut menyesuaikan dengan harga minyak internasional.
Amalia juga menjelaskan perkembangan inflasi month to month per September 2024 berdasarkan wilayah untuk kategori provinsi.
Dari total 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 14 provinsi mengalami inflasi. Sementara 24 provinsi mengalami deflasi.
Provinsi yang mengalami inflasi tinggi yakni Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Gorontalo. Sedangkan provinsi dengan deflasi tertinggi yakni Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Dalam mengukur inflasi di Indonesia, menurut Amalia, BPS berkomitmen menjaga independensi dan terlepas dari intervensi pihak manapun. Selain itu, BPS juga menggunakan metodologi yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan standar internasional.
“BPS akan menjamin kualitas secara ketat dalam setiap tahapan proses penyediaan angka statistik tidak hanya angka inflasi, tetapi juga angka yang kami keluarkan itu harus dipastikan jaminan kualitasnya,” tegasnya.
Respon terkait rakor tersebut Pjs Bupati Mojokerto Akhmad Jazuli menjelaskan, bahwa terkait mengendalikan inflasi di Bumi Majapahit agar OPD terkait dapat melaporkan harga bahan-bahan pokok secara berkelanjutan untuk dapat ditinjau ulang.
“Agar secara rutin segera dikirimkan laporan, data-datanya yang terakhir dari BPS untuk sebagai dasar,” ujarnya.
Jazuli juga berpesan agar peserta yang mengikuti rakor bersama Kemendagri tidak berubah-ubah, supaya dapat memahami setiap rakor yang diikuti setiap minggunya. (*)
