KabarBaik.co, Surabaya — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perbaikan signifikan dalam upaya menekan ketimpangan gender di Jawa Timur sepanjang 2025. Hal ini tercermin dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang turun menjadi 0,32, atau membaik 0,01 poin dibandingkan 2024 yang sebesar 0,34.
Statistisi Ahli Madya BPS Jawa Timur, Nurul Adriana, menjelaskan bahwa tren penurunan ini menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil.
Bahkan, jika dibandingkan dengan 2020 yang berada di angka 0,44, perbaikan yang terjadi mencapai 1,2 poin.
“Ini mengindikasikan arah kesetaraan gender di Jawa Timur terus membaik,” ujarnya, Rabu (6/5).
Perbaikan tersebut terutama ditopang oleh dua dimensi utama, yakni kesehatan reproduksi dan pasar tenaga kerja. Pada aspek kesehatan reproduksi, terjadi penurunan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan, dari 0,032 pada 2024 menjadi 0,028 pada 2025.
Selain itu, angka perempuan yang melahirkan pertama kali di usia di bawah 20 tahun juga menurun, dari 0,247 menjadi 0,231. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran serta akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik.
Sementara itu, dari sisi ketenagakerjaan, peluang perempuan untuk masuk ke pasar kerja juga semakin terbuka. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tercatat meningkat dari 60,64 persen pada 2024 menjadi 62,29 persen pada 2025. Sebaliknya, TPAK laki-laki justru mengalami sedikit penurunan menjadi 85,89 persen.
Kondisi ini membuat kesenjangan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan semakin menyempit.
“Peningkatan TPAK perempuan yang lebih tinggi dibanding laki-laki menunjukkan peluang yang semakin setara di pasar kerja,” jelas Nurul.
Meski demikian, BPS mengingatkan bahwa perbaikan tersebut belum merata di seluruh wilayah. Sejumlah daerah masih mencatat peningkatan ketimpangan gender, meski sebagian lainnya menunjukkan capaian yang cukup baik.
Pada 2025, daerah dengan tingkat ketimpangan gender terendah di Jawa Timur adalah Kota Madiun dengan IKG sebesar 0,092. Disusul Kota Kediri (0,125), Kota Malang (0,137), Kabupaten Madiun (0,139), dan Kota Surabaya (0,151).
Capaian ini menjadi sinyal positif, namun sekaligus menjadi pengingat bahwa upaya mendorong kesetaraan gender masih perlu diperkuat, terutama di daerah yang belum menunjukkan perbaikan signifikan.
