KabarBaik.co, Bojonegoro – Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, meminta masyarakat tidak perlu takut menyampaikan kritik terkait menu program MBG, jika dinilai tidak sesuai dengan standar yang ditentukan.
Pernyataan tersebut merespons usai salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bojonegoro melaporkan pemilik akun Tiktok ke Polres Bojonegoro akibat protes terhadap menu MBG yang dianggap tidak sesuai.
Penegasan Abdulloh Umar disampaikan usai rapat kerja bersama Kepala SPPG se Kabupaten Bojonegoro, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro yang membahas evaluasi menu MBG selama bulan Ramadan, Rabu (4/3).
“Seluruh masyarakat berhak menyampaikan saran dan kritik. Sepanjang yang disampaikan itu sesuai dengan fakta, tidak mengada-ada dan tidak mengarang, itu sah-sah saja,” ungkap Umar.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini bahkan meminta warga tidak perlu takut jika menemukan menu yang tidak sesuai standar. “Tidak perlu takut. Sepanjang yang disampaikan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya,” ujarnya.
Umar menjelaskan, rapat evaluasi itu digelar sebagai akibat ramainya perhatian publik terkait menu MBG yang dinilai tidak sesuai standar. Dari hasil evaluasi, ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang.
Umar menekankan pentingnya profesionalisme dari Kepala SPPG dan ahli gizi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan kualitas menu sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. “Kalau ada dapur bermasalah atau menu yang tidak sesuai standarisasi, maka Kepala SPPG dan ahli gizinya harus bertanggung jawab. Mereka adalah pintu keluar masuknya,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh sehingga program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal dan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan. (*)
