KabarBaik.co – Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump baru saja menandatangani kebijakan perdagangan baru bertajuk The Fair and Reciprocal Plan. Kebijakan ini dinilai akan membawa dampak besar terhadap dinamika perdagangan global, termasuk bagi Indonesia.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya, H.M. Ali Affandi L.N.M., menilai langkah Trump tersebut merupakan bentuk upaya Amerika untuk mengoreksi ketimpangan dalam perdagangan internasional.
“Inti dari kebijakan ini adalah keinginan Amerika untuk mendapatkan perlakuan dagang yang adil dan seimbang. Jika Amerika membuka pasar dan menurunkan tarif impor, maka negara lain diharapkan melakukan hal yang sama. Jika tidak, mereka siap menaikkan tarif sebagai bentuk perlindungan produk dalam negeri,” ujar Ali Affandi di Surabaya, Jumat (4/4).
Pria yang akrab disapa Mas Andhi ini menyoroti potensi dampak kebijakan tersebut terhadap Indonesia. Menurutnya, langkah agresif Amerika bisa memicu perang dagang yang berdampak luas terhadap rantai pasok dan kestabilan harga bahan baku global.
“Ketika Amerika bermain keras, Indonesia harus bermain cerdas. Jika negara besar seperti Tiongkok atau India terkena tarif tinggi, mereka bisa mengalihkan barang-barang murah ke pasar negara lain, termasuk Indonesia. Ini berisiko memukul produk lokal kita,” paparnya.
Lebih lanjut, Mas Andhi mencontohkan ketimpangan perdagangan yang kerap dikritisi Trump, seperti pajak 100 persen yang dikenakan India terhadap motor buatan AS, sementara AS hanya mengenakan tarif 2,4 persen untuk produk serupa dari India. Ketimpangan serupa juga terjadi antara AS dan Uni Eropa dalam sektor ekspor komoditas kelautan.
“Kondisi ini membuat dunia usaha menghadapi ketidakpastian. Indonesia mungkin bukan target utama kebijakan ini, tapi tetap bisa terkena imbasnya, terutama dari menurunnya permintaan ekspor dan persaingan produk murah,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa di balik tantangan, selalu ada peluang. Perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya beroperasi di Tiongkok, menurutnya, bisa saja mulai mencari negara produksi alternatif, dan Indonesia bisa menjadi salah satu opsi—dengan catatan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Ini saatnya Indonesia tampil sebagai alternatif. Kita bisa tarik investasi dan tingkatkan ekspor ke pasar non-tradisional seperti Timur Tengah, Afrika, hingga ASEAN. Tapi semua itu butuh kesiapan,” tegasnya.
Mas Andhi pun mengusulkan empat strategi utama yang perlu dijalankan untuk menghadapi perubahan lanskap perdagangan global.
Pertama, memperkuat industri dalam negeri di mana kualitas dan daya saing produk lokal harus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar global.
Kedua, membuka pasar ekspor baru dimana Indonesia tidak bisa terus bergantung pada pasar Amerika atau Tiongkok.
Ketuga, mempermudah izin usaha dan investasi di mana prosedur investasi harus cepat, transparan, dan bebas pungutan liar.
Keempat, aktif dalam diplomasi dagang di mana Pemerintah perlu lebih agresif menjalin kesepakatan dagang yang menguntungkan, baik secara regional melalui ASEAN maupun perjanjian bilateral.
“Dunia sedang berubah, dan kita harus siap. Perdagangan internasional tidak lagi semudah dulu. Negara-negara besar mulai lebih protektif. Indonesia tak bisa pasrah, tapi juga tak perlu gentar,” ucapnya.
Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat adalah kunci untuk memenangkan persaingan di tengah ketidakpastian global.
“Kadin Surabaya siap mendampingi pelaku usaha menghadapi tantangan ini. Dengan kerja keras dan sinergi, Indonesia bukan hanya bisa bertahan, tapi juga unggul dalam era perdagangan baru,” pungkas Mas Andhi.(*)
