KabarBaik.co – Sebagai tindak lanjut tuntutan buruh pada Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian PKP RI di Jakarta, Selasa (6/5) malam, untuk membahas program rumah subsidi bagi wartawan, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Gubernur Khofifah, didampingi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi, mengungkapkan bahwa 20.000 unit rumah subsidi akan disediakan untuk Jawa Timur. “Alhamdulillah, hari ini kami mendapatkan konfirmasi detail dari Pak Menteri terkait Rumah Subsidi,” kata Khofifah.
Rumah subsidi ini dapat diakses melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola BP TAPERA. Program ini menawarkan kemudahan berupa uang muka 1 persen, suku bunga tetap 5 persen hingga lunas, dan tenor maksimal 20 tahun.
“Seringkali masyarakat bertanya dan berharap segera memiliki rumah dengan format subsidi. Program ini adalah jawaban untuk memberikan kehidupan lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur,” ujar Khofifah.
Sebagai tahap awal, sebanyak 100 unit rumah subsidi di Kabupaten Gresik akan disiapkan dan diserahkan pada Juni mendatang. Selain itu, Pemprov Jatim bekerja sama dengan Lippo Group akan merenovasi 500 rumah tunawisma di Malang dan Pasuruan.
“Kami bahagia mendapatkan penjelasan detail. Dukungan renovasi rumah ini juga akan datang dari Ciputra Group dalam waktu dekat,” ungkap Khofifah.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir CEO Lippo Group James Riyadi, Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, dan Komisioner BP TAPERA Heru Pudyo Nugroho. Mereka menyatakan komitmen untuk mendukung program ini agar dapat direalisasikan dengan cepat dan tepat sasaran.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program rumah subsidi menjadi prioritas nasional untuk mendukung masyarakat kecil, seperti buruh, guru, petani, nelayan, dan pekerja migran Indonesia. “Pak Presiden memerintahkan kami menyediakan 350.000 unit rumah subsidi, terbesar dalam sejarah perumahan di Indonesia. Semoga program ini mendorong perekonomian masyarakat di level bawah,” ujarnya.
Satu unit rumah subsidi di Jawa Timur dijual mulai Rp166 juta dengan luas tanah 60-200 m² dan luas bangunan 21-36 m². Persyaratan KPR FLPP meliputi penghasilan bulanan sesuai zonasi, belum memiliki rumah, dan lolos analisis kredit bank.
Khofifah berharap program ini dapat memenuhi harapan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni. “Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis dapat memberikan penguatan untuk kebutuhan perumahan rakyat,” pungkasnya.(*)
