KabarBaik.co – Di tengah ramainya rekrutmen 1,2 juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) nasib ribuan pegawai honoree di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih belum jelas.
Melihat hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo berharap bakal ada skema khusus untuk kesejahteraan honorer ini. Terlebih tak sedikit dari mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H Dhamroni Chudlori menuturkan bahwa nasib para pegawai honorer yang belum jelas itu wajib diperjuangkan. Wajib ada terobosan yang mengakomodir mereka.
“Ada yang sampai belasan tahun. Tapi nasib belum juga jelas. Mereka semua adalah tulang punggung keluarga. Masing-masing punya istri dan anak yang wajib dihidupi,” ucap legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo tersebut, Selasa (30/7).
Dari data yang dimilikinya, saat ini terdapat sekitar 2.500-an tenaga kerja honorer yang masih mengabdi di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
“Di Dinas Perhubungan misalnya, ada 273 orang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 711 orang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 192, serta Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air 198,” lanjutnya.
Selain itu, di Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo ada 102 tenaga honorer. Dinas Sosial 176 orang, Satpol PP 239 orang. Yang lebih banyak lagi ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekitar 2.100 orang. Mungkin masih ada lagi di organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Namun demikian saat ini kondisinya banyak dari pegawai honorer ini yang cemas, karena jika sesuai regulasi terbaru, mereka tak memenuhi syarat untuk mendaftar.
Selain karena usia, juga karena faktor pendidikan. Hal ini kemudian diperparah dengan tidak adanya formasi yang sesuai dengan posisi mereka saat ini.
Ribuan pegawai honorer itu telah menyampaikan keresahan kepada Komisi A DPRD Sidoarjo.
Dhamroni menuturkan sebagai wakil rakyat, ia akan bersungguh-sungguh berusaha membantu para tenaga honorer ini.
“Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo pernah menyampaikan bahwa pada 2024 ini ada lowongan formasi PPPK/CPNS. Total ada 1.165 formasi PPPK/CPNS. Masing-masing 400 tenaga kesehatan, 400 tenaga pendidikan, dan 365 tenaga untuk disebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD),” terangnya.
Lebih lanjut Dhamroni juga sempat mendengarkan masukan dari salah satu pegawai honorer di lingkuo Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo yang mana ia meminta agar tak hanya anggota Sstpol PP dan penjaga sekolah saja yang diperjuangkan melainkan juga tenaga honorer di lingkup Dishub.
Jika menilik data yang ada, setidaknya saat ini terdapat 69 orang tenaga honorer di bidang Pengendalian dan Operasional (Dalops). Dengan rincian 10 orang perempuan dan sisanya laki-laki.
Selain itu juga ada 92 tenaga penjaga pintu lintasan kereta api mempunyai status yang belum jelas hingga sekarang.
“Saya berharap ada kebijakan di tingkat Pemkab Sidoarjo dan Pemerintah daerah diharapkan menghargai jasa-jasa pegawai honorer Sidoarjo dengan turut memperjuangkan nasib mereka,” pungkasnya. (*)
