KabarBaik.co– Komisi III DPRD Kabupaten Blitar terus mendorong hadirnya kepastian hukum dalam pengelolaan perumahan dan permukiman melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baru.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Kerja bersama narasumber dari Kementerian Hukum serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Blitar.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi III, Sugianto. Ia menyampaikan bahwa penyusunan regulasi ini merupakan prioritas legislasi tahun berjalan.
“Ranperda ini kami inisiasi untuk memastikan ada kepastian hukum dalam pengelolaan perumahan dan permukiman di Kabupaten Blitar. Masyarakat harus mendapatkan hunian layak yang didukung tata kelola yang jelas dan berkelanjutan,” ujarnya, Kamis (20/11).
Pertemuan tersebut menjadi kelanjutan dari pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah dirampungkan pada pekan sebelumnya. Tahap tersebut menjadi dasar dalam merumuskan substansi regulasi secara lebih terarah.
Narasumber dari Kementerian Hukum memberikan penjelasan terkait harmonisasi dan kesesuaian peraturan.
“Penyusunan Ranperda harus selaras dengan aturan di tingkat pusat agar tidak menimbulkan konflik normatif,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Perkimtan memaparkan kondisi faktual terkait kebutuhan daerah dan persoalan yang masih ditemukan.
“Masih banyak kawasan permukiman yang membutuhkan penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi agar penanganannya lebih komprehensif,” ungkapnya.
Komisi III menegaskan bahwa Ranperda tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan kawasan permukiman serta meningkatkan kualitas lingkungan hunian masyarakat.
“Dengan kajian akademik yang kuat, kami optimistis Ranperda ini akan menjadi payung hukum yang benar-benar dibutuhkan daerah,” kata Sugianto. (*)
