KabarBaik.co, Lombok Timur — Gerakan Advokasi Nusantara (Ganas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (20/4), memproses kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kg atau gas melon yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Dalam orasinya, massa mengungkap harga gas subsidi di tingkat pengecer kini menembus Rp 20.000 hingga Rp 35.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Salah satu orator, Eko Rahadi advokat muda Lombok Timur, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Dinas Perdagangan.
“Kami menuntut Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur dievaluasi bahkan dicopot. Ini bukti kegagalan implementasi kebijakan di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, massa juga mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku usaha seperti kandang ayam, restoran, dan hotel yang diduga masih menggunakan LPG subsidi.
Aksi tersebut juga menuntut Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin dan Sekretaris Daerah untuk menemui massa secara langsung. Mereka menilai kondisi ini telah menyulitkan masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga dan pedagang.
“Warga sampai harus mencari gas ke Lombok Tengah. Ini bukti distribusi tidak beres,” teriak orator lainnya.
Massa menegaskan aksi yang dilakukan murni sebagai bentuk perjuangan atas keresahan masyarakat, tanpa kepentingan pihak tertentu.
“Aksi ini murni suara rakyat. Kami siap menanggung risiko demi kebenaran,” tegasnya.
Aksi tersebut akhirnya diterima Sekretaris Daerah Lombok Timur, Juaini Taufik, didampingi Kasat Pol PP Salamun Rahman dan Kepala Bakesbangpoldagri Mustafa.
Dalam keterangannya, Sekda menjelaskan Bupati tidak dapat hadir karena tengah memimpin rapat terbatas untuk mencari solusi atas persoalan kelangkaan LPG 3 kg.
“Kelangkaan ini dipicu penyalahgunaan oleh oknum, terutama di sektor kandang ayam. Kami temukan hampir 3.000 tabung digunakan tidak sesuai peruntukan,” ungkap Juaini.
Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur saat ini sedang merumuskan langkah konkret untuk memperbaiki distribusi dan menekan penyalahgunaan gas subsidi di lapangan.(*)
