KabarBaik.co – Aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu perhatian luas. Demonstrasi ini dilakukan serentak oleh para pelajar di berbagai wilayah Papua, seperti Jayawijaya, Yalimo, Jayapura, dan Nabire. Dalam orasi mereka, para siswa meminta agar program MBG diganti dengan pendidikan gratis.
Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Yan Mandenas, menegaskan bahwa MBG dan pendidikan gratis berasal dari sumber anggaran yang berbeda. MBG adalah janji kampanye Presiden Prabowo dan dibiayai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, pendidikan gratis sudah diakomodasi melalui dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Dana MBG berasal dari APBN, bukan APBD. Sedangkan pendidikan gratis di Papua dibiayai melalui dana Otsus, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua,” jelas Yan Mandenas, Selasa (18/2)
Mandenas menjelaskan bahwa dana Otsus Papua mengalokasikan sekurang-kurangnya 30 persen untuk pendidikan. Setelah revisi pada 2021, pembagian dana Otsus diubah menjadi 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengalokasikan dana tersebut guna mendukung pendidikan gratis bagi masyarakat asli Papua.
“Rata-rata kabupaten di Papua menerima Rp140 miliar per tahun. Dana ini cukup untuk memastikan pendidikan gratis bagi siswa asli Papua, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK,” tambahnya.
Mandenas juga mengingatkan bahwa kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan dana ini digunakan tepat sasaran. Subsidi pendidikan harus menjadi prioritas utama demi mewujudkan akses pendidikan yang merata.
Mandenas menekankan bahwa program MBG adalah bentuk perhatian pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua. Program ini dirancang untuk memastikan generasi muda Papua mendapatkan asupan gizi yang baik, sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara optimal.
“Dengan gizi yang cukup, generasi emas Papua akan mampu membangun diri, keluarga, dan daerahnya di masa depan,” ujarnya.
Ia juga menyesalkan adanya upaya politisasi terhadap program MBG dan pendidikan gratis. Menurutnya, demonstrasi yang dilakukan pelajar dikhawatirkan bukan murni aspirasi mereka, melainkan diprovokasi oleh kepentingan tertentu.
Mandenas berharap program MBG dan pendidikan gratis tidak dipertentangkan. Sebaliknya, dana Otsus yang sudah diberikan pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara maksimal untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Ia juga meminta masyarakat Papua untuk terus mengawasi dan mendorong kepala daerah agar konsisten melaksanakan pendidikan gratis melalui dana Otsus.
“Jika ada aturan yang menghambat penggunaan dana Otsus untuk pendidikan atau kesehatan, sampaikan kepada kami agar bisa meminta revisi aturan tersebut kepada pemerintah pusat,” tutupnya.(*)
