KabarBaik.co, Jombang– DPC GMNI Jombang melakukan audiensi dengan DPRD Jombang. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik dan evaluasi terhadap program pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga isu kemunduran demokrasi.
Ketua DPC GMNI Jombang Dafa Rahinanta mengatakan audiensi ini menjadi langkah awal setelah pihaknya melakukan kajian panjang. Mereka membawa tema besar ‘koreksi rezim’ dengan menyoroti beberapa program strategis pemerintah pusat.
“Ada beberapa yang kita soroti, pertama terkait program MBG, kemudian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan juga sekolah rakyat,” ujarnya, Kamis (16/4).
Selain itu, GMNI juga menyoroti kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran. Dafa menyebut hak-hak masyarakat sipil belakangan ini semakin tergerus.
“Terutama ketika ada masyarakat yang menyampaikan kritik, termasuk lewat media sosial, seharusnya ditindaklanjuti, bukan malah mendapat intimidasi,” tegasnya.
Dalam diskusi bersama DPRD, GMNI juga mendorong Pemkab Jombang agar segera menindaklanjuti berbagai program pusat secara maksimal, baik dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan.
Dafa mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG. Salah satunya terkait dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum optimal.
“Banyak temuan dapur yang kurang maksimal, bahkan ada yang lokasinya tidak layak, seperti dekat kandang. Ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Jombang,” ujarnya.
Ia menambahkan GMNI juga tengah mengkaji usulan DPRD terkait pembentukan call center pengaduan MBG sebagai wadah laporan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, membenarkan pihaknya telah menerima audiensi dari GMNI. Ia menyebut mahasiswa menyampaikan evaluasi dan kritik konstruktif terhadap implementasi program pemerintah.
“Mereka memberikan evaluasi, kritik, dan saran yang membangun. Programnya bisa saja bagus, tapi implementasinya yang perlu kita kawal bersama,” kata politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Mbak Della.
Menurut Della, salah satu fokus utama GMNI adalah pelaksanaan program MBG, khususnya terkait standarisasi dapur umum dan kualitas makanan.
“Dapur yang tidak layak harus ditutup. Kemudian menu harus sesuai standar, higienis, dan sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan,” jelasnya.
Selain itu, GMNI juga menuntut transparansi anggaran dalam program MBG. DPRD, kata Della, akan mendorong pengawasan agar program berjalan sesuai aturan.
Tak hanya itu, GMNI juga menyoroti percepatan pembangunan KDKMP. DPRD Jombang berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah agar proyek tersebut dapat berjalan optimal.
“Harapannya program ini bisa menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” imbuhnya.
Di sisi lain, GMNI turut memberikan apresiasi terhadap program Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Jombang. Program tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam pemerataan pendidikan.
“Harapannya tidak ada anak di Jombang yang tidak mendapatkan pendidikan,” tegas Della.
DPRD Jombang memastikan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan GMNI dengan mendistribusikannya ke komisi-komisi terkait untuk dibahas lebih lanjut. (*)
