KabarBaik.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Jombang dikeluhkan pihak sekolah. Mulai dari sering mengalami keterlambatan pengiriman, kekurangan jumlah makanan, hingga kondisi makanan yang dinilai tidak layak konsumsi. Keluhan ini mmebuat Dewan Pendidikan Jombang turun ke sekolah.
Kepala SMPN 1 Jombang Rudy Priyo Utomo atau yang akrab disapa Yoyok, mengungkapkan bahwa pengiriman makanan dari program MBG setiap hari tidak sesuai dengan jadwal. Seharusnya makanan tiba pukul 09.00 WIB, namun kenyataannya baru datang sekitar pukul 12.00 WIB.
“Ini mengganggu waktu makan siswa. Seharusnya pagi, tapi malah sampai siang,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/9).
Tak hanya keterlambatan, Yoyok juga menyebut ada kekurangan jumlah makanan yang cukup signifikan pada Rabu (3/9) lalu. Dari total 993 siswa, sebanyak 529 porsi tidak dikirim.
“Itu setara dengan kekurangan di 16 kelas dari total 31 kelas. Senin dan Selasa aman, tapi Rabu kemarin banyak yang tidak kebagian,” jelasnya.
Meski sempat dijanjikan penggantian makanan oleh pihak vendor, hingga kini belum ada realisasi. Pihak sekolah berencana mengirimkan surat resmi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak siswa.
“Kami minta penggantiannya dikirim minggu ini,” tegas Yoyok.
Masalah lain yang mencuat adalah kualitas makanan. Menurut laporan dari siswa dan orang tua, beberapa makanan ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi.
“Sayurnya ada yang basi, ayamnya juga masih merah, seperti belum matang. Ini bisa berdampak buruk pada kesehatan siswa,” ungkap Yoyok.
Menanggapi keluhan tersebut, Dewan Pendidikan Jombang datang langsung ke SMPN 1 Jombang untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG. Ketua Dewan Pendidikan, Cholil Hasyim, mengatakan pihaknya menerima laporan lengkap dari sekolah.
“Kami datang untuk mereview pelaksanaan MBG sejak 1 September. Untuk kekurangan pengiriman memang hanya terjadi Rabu, tapi tetap perlu perbaikan serius,” kata Cholil.
Ia menambahkan bahwa pihak vendor telah menyanggupi penggantian makanan yang kurang, namun realisasinya masih dinantikan.
“Kami imbau agar kejadian ini tidak terulang. Jika sekolah merasa dirugikan, bisa saja mempertimbangkan sanksi atau evaluasi kontrak,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi mengenai keluhan tersebut, Lilis Wijayati selaku perwakilan vendor dari SPPG Kepatihan Yayasan Puspa Wijaya Abadi mengatakan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.
“Saya akan kroscek dulu terkait hal tersebut,” ujarnya singkat saat dihubungi.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk mendukung gizi siswa.
Namun pelaksanaan di lapangan dinilai masih perlu banyak perbaikan, terutama dari sisi ketepatan waktu, jumlah, dan kualitas makanan. (*)
