KabarBaik.co- Nama Hasan Nasbi, kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, beberapa hari ini mengemuka lagi. Tiba-tiba muncul rumor ia mundur dari jabatannya. Seiring kabar itu, mendadak pula Presiden Prabowo Subianto meminta Prasetyo Hadi, menteri sekretaris negara (Mensesneg) sebagai juru bicara (jubir) Presiden.
Sebelumnya, pada akhir bulan lalu, nama Hasan Nasbi memang menjadi bahan sorotan bahkan kecaman. Baik warganet maupun banyak tokoh. Hal itu setelah Hasan Nasbi menyikapi teror kepala babi ke pers, tepatnya ke Redaksi Tempo, dengan kesan meremehkan atau menyepelekan. Pernyataan ’’kepala babi dimasak saja’’ membuat publik tersentak. Maklum, ia merupakan resprentasi dari Istana.
Tidak hanya masyarakat. Saat berdialog dengan tujuh pemimpin media beberapa waktu setelahnya, Presiden Prabowo juga mengaku kaget. Presiden pun menilai pernyataan Hasan Nasbi itu teledor, keliru, dan kurang hati-hati. Pada kesempatan itu, Prabowo juga tidak menampik komunikasi di jajarannya untuk menyampaikan program-program besar dan bermanfaat pemerintah ke masyarakat, masih kurang baik.
Namun, kabar mundurnya Hasan Nasbi tersebut dibantah Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya.’’Wah isu dari mana, ini masih ngantor seperti biasa, baru saja selesai rapat bareng,” ujar Teddy kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/4). Bantahan serupa juga disampaikan Hasan Nasbi. Sejauh ini, dia mengaku masih ngantor seperti biasa.
Seskab memang telah membantah. Namun, pada saat bersamaan, kemarin (17/4) Mensesneg Prasetyo Hadi diangkat resmi sebagai jubir Presiden Prabowo. Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Prasetyo mengakui bahwa dirinya memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.
Penunjukan Mensesneg itupun tidak perlu seremonial. “Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif,” ujar Prasetyo.
Ditanya soal perannya sebagai jubir dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian. ’’Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu,” katanya.
Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo pun membantahnya. Dia menegaskan, kehadirannya justru bertujuan memperkuat penyampaian kebijakan pemerintah. “Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki,’’ ungkapnya.
Yang jelas, lanjut Prasetyo, pemerintah akan membuka diri terhadap komunikasi publik. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi.
Putra Asli Ngawi
Prasetyo Hadi berasal di sebuah desa kecil di Kabupaten Ngawi, Jatim. Lahi pada 28 Oktober 1979, di tengah keluarga sederhana, namun kaya akan nilai-nilai kehidupan. Sejak kecil, ia sudah dibiasakan untuk bekerja keras dan berpikir kritis. Pendidikan dasar di SD Katolik Santo Yosef dan SMPN 2 Ngawi membentuknya menjadi sosok yang tekun dan penuh semangat.
Dengan tekad dan impian besar, ia melanjutkan pendidikannya ke SMA Taruna Nusantara di Magelang, sebuah lembaga pendidikan yang terkenal mampu mencetak generasi emas dengan karakter disiplin tinggi dan menjunjung nilai kepemimpinan yang kuat. Di sinilah Prasetyo mulai menapaki jalan hidupnya yang penuh tantangan, mempersiapkan dirinya untuk masa depan yang lebih luas.
Pendidikan tinggi Prasetyo semakin mengasah kemampuannya. Pada tahun 2006, ia meraih gelar S-1 dalam bidang Konservasi Sumberdaya Hutan dari Universitas Gajah Mada (UGM), sebuah pilihan yang mencerminkan kecintaannya terhadap alam dan kepeduliannya terhadap masa depan bumi.
Namun, Prasetyo tahu bahwa pendidikan bukan hanya soal teori, melainkan tentang bagaimana mengaplikasikan ilmu untuk memberi dampak nyata bagi masyarakat. Keinginan untuk melayani dan memberi perubahan mendorongnya untuk terjun ke dunia politik.
Pada tahun 2008, Prasetyo mulai mengemban amanah sebagai ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), sebuah langkah pertama yang membuka banyak pintu kesempatan dalam kariernya. Di sini, Prasetyo belajar bagaimana memimpin dengan bijaksana, mendengar, dan merangkul banyak pihak untuk bersama-sama membangun sesuatu yang lebih baik.
Tahun 2020 menjadi titik balik dalam perjalanan politik Prasetyo. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI, sebuah jabatan yang memberinya kesempatan lebih besar untuk berkontribusi langsung dalam pembuatan kebijakan. Dalam kurun waktu empat tahun, Prasetyo dikenal sebagai sosok yang gigih memperjuangkan kepentingan rakyat, dengan pendekatan yang penuh empati dan solutif.
Komitmennya untuk melayani masyarakat dan menghadirkan perubahan yang nyata tidak pernah surut, meskipun menghadapi berbagai tantangan besar di medan politik. Setiap keputusan yang diambilnya selalu berorientasi pada kebaikan bersama, bukan hanya kepentingan sesaat.
Pada 21 Oktober 2024, perjalanan Prasetyo memasuki babak baru yang lebih besar dan penuh tanggung jawab. Ia dilantik sebagai Mensesneg oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan masa jabatan 2024-2029. Ini adalah puncak dari segala pengalaman, kerja keras, dan dedikasi yang telah ia curahkan sepanjang hidupnya.
Dilansir dari laman Seteng, sebagai seorang pemimpin, Prasetyo berkomitmen untuk terus mengabdi pada masyarakat, membawa perubahan yang berkelanjutan, dan menjadi teladan bagi generasi penerus. Dengan visi yang jelas dan hati yang penuh kasih, ia siap mengemban tugas ini dengan segenap jiwa dan raga, untuk membangun bangsa yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera.
Prasetyo Hadi telah melaporkan total harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru. Laporan ini disampaikan melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kewajiban pelaporan bagi pejabat negara.
Menurut data LHKPN, aset terbesar Prasetyo Hadi berada pada kepemilikan tanah dan bangunan yang berada lokasi di Kota Bogor dengan total nilai Rp 3,3 miliar. Selain itu, Prasetyo juga memiliki beberapa kendaraan pribadi senilai Rp 959 juta, serta kas dan setara kas sejumlah Rp 2,85 miliar. Berdasarkan data yang diumumkan KPK pada 24 April 2024, total kekayaan Prasetyo tercatat sebesar Rp 7,1 miliar. (*)
