KabarBaik.co – Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ratusan santri di Ponpes Mambaul Maarif Denanyar, Kecamatan / Kabupaten Jombang, Jumat (20/12). Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo mengatakan, Kabupaten Jombang merupakan pusat pondok pesantren (ponpes) yang sudah sejak lama menerapkan berbagai pola mekanisme seperti program makan bergizi gratis.
“Jombang memang pusatnya Ponpes, jadi mekanisme pemberian makan bergizi sudah sering diterapkan, ketika ada program nasional seperti Makan Bergizi Gratis kita sudah coba mensimulasikan yang terbaik dan alhamdulillah kami siap,” jelas Teguh.
Menurut Teguh, pada sisi supplier pihaknya menyatakan siap dan dapat mengcover untuk membantu program Makan Bergizi Gratis. “Dari sisi supplier kita sudah surplus, sehingga secara potensi kita sudah bisa mengcover,” pungkasnya.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan, bahwa sesuai informasi yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Jombang akan menjadi prioritas implementasi makan bergizi gratis. ”Sesuai yang disampaikan Kepala Badan Gizi, insya Allah makan bergizi gratis dimulai tanggal 6 Januari di Mambaul Maarif,’’ tuturnya.
Menurut menteri yang akrab disapa Gus Imin itu, uji coba makan bergizi gratis ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dan persiapan. Diharapkan akan menjadi perbaikan sistem ketika program tersebut di jalankan ke depannya. ”Di Jombang insya Allah dapat semua, tapi kita uji coba dulu,’’ ujarnya.
Muhaimin Iskandar juga mengatakan harga per porsi untuk program makan bergizi gratis Rp 10.000. Di dalamnya, mencakup makanan yang mengandung gizi, protein, karbohidrat dan serat. ”Kita juga akan mensupport UMKM untuk terlibat dalam program makanan bergizi. Kita nanti juga akan terus mendorong produk lokal agar bisa mendongkrak perekonomian,’’ tegas Gus Imin.
Di tahun pertama, implementasi program makan bergizi gratis, pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp 71 triliun yang diproyeksikan untuk 17 juta orang. ”Kemudian, di tahun berikutnya akan ditambah hingga Rp 400 triliun selama lima tahun,’’ tambahnya. (*)
