KabarBaik.co — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menargetkan Jawa Timur dapat menyerap hingga 15 persen atau sekitar Rp 20 triliun dari total alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebesar Rp 130 triliun yang disiapkan pemerintah secara nasional tahun ini. Target tersebut ditetapkan untuk mempercepat pemerataan akses hunian layak sekaligus menggerakkan sektor ekonomi rakyat.
Dalam Sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP di Surabaya, Kamis (16/10) malam, Maruarar atau yang akrab disapa Ara mengatakan Jawa Timur memiliki ekosistem ekonomi yang kuat dan menjadi salah satu provinsi dengan daya serap kredit terbaik. Dengan basis industri, perbankan daerah yang solid, serta UMKM yang berkembang pesat, Jawa Timur dinilai layak menjadi motor utama penyaluran KUR perumahan nasional.
“Saya percaya potensi Jawa Timur luar biasa. Bank Jatim bisa menjadi penggerak utama pembiayaan rumah subsidi karena ekosistem industrinya sangat lengkap,” ujar Ara.
Ia menjelaskan, pembangunan rumah subsidi bukan hanya urusan penyediaan hunian, tetapi juga penggerak ekonomi daerah. Satu proyek perumahan, menurutnya, mampu menciptakan ribuan lapangan kerja baru, mulai dari tukang, kontraktor, toko bangunan, hingga UMKM yang bergerak di bidang katering, transportasi, dan jasa lainnya.
“Multiplayer effect dari rumah subsidi itu besar. Bukan hanya developer dan bank yang bergerak, tapi usaha kecil di sekitar lokasi juga ikut hidup,” tegasnya.
Menteri Ara menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak—mulai dari pemerintah daerah, perbankan, asosiasi pengembang, akademisi, hingga pelaku UMKM—untuk memastikan program KUR perumahan tepat sasaran dan berdampak luas. Ia juga mengajak jaringan alumni kampus besar seperti Unair dan ITS untuk ikut ambil bagian karena banyak dari mereka yang kini menjadi pelaku UMKM potensial penerima manfaat program.
“Sayang jika alumni Unair dan ITS hanya jadi penonton. Gunakan jaringan alumni untuk mengakses pembiayaan rumah,” ujarnya.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menawarkan subsidi bunga tetap 5 persen per tahun. Maruarar menyebut bunga ini jauh lebih ringan dibandingkan kredit komersial maupun pinjaman online (pinjol), yang justru banyak menjebak masyarakat kecil.
Maruarar mengungkapkan banyak pengajuan KPR ditolak bank karena pemohon memiliki jejak pinjaman online. Untuk itu, ia mengusulkan dua langkah: relaksasi atau pemutihan bagi masyarakat yang ingin membeli rumah namun memiliki riwayat pinjol, dan evaluasi ulang regulasi pinjol karena dinilai lebih banyak menimbulkan dampak negatif.
“Saya pribadi lebih setuju pinjol dilarang di Indonesia. Dampaknya terhadap ekonomi rakyat kecil terlalu besar,” tegasnya.
Saat ini Jawa Timur berada di urutan keempat penyaluran KUR Perumahan nasional setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dengan target Rp 20 triliun, pemerintah berharap Jawa Timur dapat naik menjadi peringkat kedua pada akhir tahun.
Penyaluran tersebut diharapkan memberi efek domino pada sektor bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga perdagangan lokal. Dalam kunjungan itu, Ara juga meninjau proyek hunian subsidi di Citraland Surabaya yang dibangun melalui skema non-APBN oleh pengembang swasta.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir menambahkan, pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan papan menjadi fokus pemerintahan baru. Saat ini tercatat 99 juta warga Indonesia belum memiliki rumah, dan lebih dari 3 juta unit rumah masuk kategori tidak layak huni.
“Ada intervensi nyata pemerintah. Program 3 juta rumah ini bisa menumbuhkan ekonomi nasional hingga 2 persen,” kata Tito.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut langkah pemerintah pusat tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan lahan masih menjadi tantangan utama. Dari data 2024, terdapat 1.866.607 keluarga atau 7,94 persen penduduk Jawa Timur yang belum memiliki rumah.
Sebagian lahan di Jawa Timur telah berstatus sawah abadi. Namun, pemerintah kini membuka opsi konversi dengan syarat ada lahan pengganti. Di Kabupaten Gresik, misalnya, sebanyak 4.000 hektare lahan telah disetujui untuk dikonversi dengan kompensasi di Pulau Bawean.
