MUKTAMAR ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) digelar di Tambakberas, Jombang, 27–31 Agustus 2026. Suasananya terasa lebih panas dari Muktamar Lampung lima tahun lalu.
Poros petahana berhadapan dengan poros baru. Mereka dulu satu barisan. Kini bandul dukungan bergeser. Termasuk ”pendekar muktamar” itu. Konflik PBNU akhir 2025 tampaknya masih terasa. Upaya pemakzulan kala itu sempat terjadi. Islah di Lirboyo menutupnya. Tapi, jejak abunya belum hilang.
Isu intervensi Istana, uang hingga karantina pemilik suara memenuhi media. Tarik-menarik kepentingan kian membatu. Nama-nama kandidat ketua umum bermunculan.
Di tengah ketegangan itu, sembilan kiai dan ulama yang bakal terpilih menjadi Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) bakal menjadi kunci. Mereka dipilih dari bawah. Dari usulan cabang dan wilayah se-Indonesia. Tugas merek memilih Rais Aam. Lalu, Rais Aam memberi restu bagi calon ketua umum. Jika darurat, mereka punya ”ruang veto”.
Pertanyaannya sederhana. Mungkinkah sembilan kiai AHWA bakal bebas friksi? Bisakah jadi peredam jejak abu itu agar tidak menjadi api?
Sejarah NU telah memberi jawaban. Organisasi ini kadang kerap ”gegeran”. Utamanya menjelang muktamar seperti ini. Tapi, ujungnya ”ger-geran” lagi. Konflik 2025 berakhir damai. Pola lama yang seperti sudah biasa. Gesekan keras di permukaan. Lalu, selesai lewat jalur ulama.
Muktamar selalu menjadi katup pelepas. Bukan ajang menghancurkan. Semua tahu, para kiai atau ulama AHWA lahir untuk menjaga marwah keulamaan. Agar tidak jatuh ke politik transaksi. Tetap khittah. Sejak Muktamar Jombang 2015, sistem sembilan kiai itu diharapkan menjadi benteng. Jumlahnya menyimbolkan bintang sembilan.
Mekanismenya ketat. Setiap cabang dan wilayah mengusulkan sembilan nama. Nama-nama itu hasil rapat harian Syuriyah di setiap tingkatan. Dimasukkan amplop tertutup. Nah, amplop itu dibuka di muktamar, dihitung lalu ditabulasi. Sembilan kiai atau ulama dengan suara tertinggi, merekalah sebagai AHWA itu.
Realitas di lapangan jelang muktamar berbeda. Sejumlah pihak mencium aroma mobilisasi. Bahkan, dugaan transaksi dalam penggalangan suara. Beberapa kiai telah mengeluarkan seruan moral. Muktamar harus jujur, adil, dan bermartabat. Bebas pesanan. Bebas uang.
Isu intervensi Istana juga berhembus. Beberapa nama dikaitkan dengan kekuatan luar. Mereka membantah. Keputusan tetap ada di tangan muktamirin.
Di balik semua itu, ada juga isu lain yang lebih dalam. Isu tambang-menambang. Sebelumna sudah ramai. Bahwa NU juga menerima konsesi tambang batu bara dari pemerintah. Sebagian melihatnya sebagai peluang kemandirian ekonomi. Hasilnya bisa membiayai pendidikan, dakwah, dan program sosial.
Tapi, sebagian lain menolak. Khawatir marwah NU tercemar. Takut organisasi terjerat kepentingan negara dan kerusakan lingkungan. Ada yang meminta konsesi itu dikembalikan. Ada yang ingin dikelola ketat di bawah perkumpulan. Di akar rumput antara kubu “tambang” dan “non-tambang” juga menjadi polemik.
Belakangan, jelang muktamar ketegangan juga sepertinya naik level. Lapor-melapor ke polisi soal pencemaran nama baik. Satu kelompok melaporkan kiai. Satu pihak membelanya.
Masalah-masalah itu semua tidak berdiri sendiri. Beririsan dengan pertanyaan besar. Sejatinya, mau ke mana NU di abad kedua? Mau mandiri secara ekonomi, atau menjaga jarak dari sumber daya yang berisiko? Mau berbeda pendapat dengan cara beradab, atau saling lapor ke polisi?
Di sinilah dilemanya. Sembilan kiai dipilih dari bawah. Legitimasinya kuat. Tapi “dari bawah” juga rentan manuver lokal. Lobi sudah berjalan sebelum muktamar dibuka. Jika di antara poros itu sudah ada perbedaan orientasi—termasuk soal tambang dan cara berselisih—fungsi peredam bisa goyah. Bukan tidak mungkin mereka nanti sulit bisa menjadi penengah yang netral.
Tapi, kita percaya. NU punya resiliensi tinggi. Konflik tidak pernah menghancurkannya. Justru sering menjadi momentum kembali ke akar. Ke khittah. Ke ukhuwah. Ke kemaslahatan. Muktamar di tanah KH Wahab Chasbullah memang sudah seharusnya menjadi simbol. Bukan sekadar suksesi. Tapi evaluasi dan perumusan arah abad kedua.
Di muktamar, Roadmap NU ikut dibahas. Piagam nilai keulamaan juga. Bahtsul masail tentang problem keumatan dan kekinian. Agenda-agenda seperti itu lebih besar dari sekadar kursi. Tap. rasanya publik lebih sibuk menghitung siapa yang unggul. Itu wajar. Tapi bisa sesat pikir jika mengalahkan substansi.
Harapan Nahdliyin di hawah sederhana. Bagaimana muktamar tetap menempatkan jam’iyah di atas poros. Mereka dipilih untuk menjaga marwah. Bukan mewakili poros. Suara mereka diharapkan menenangkan. Bukan menambah panas.
Muktamar kali ini kembali membuktikan apakah NU masih punya daya tahan yang kuat. Jika gagal, potens’ ”gegeran” elite akan berlanjut. Ger-geran yang diharapkan bisa tertunda. Energi organisasi terkuras. Perhatian publik teralih.
Kekuatan NU bukan pada siapa yang menang kursi. Bukan pula pada berapa hasil tambang yang masuk kas. Bukan pada siapa yang lebih dulu lapor polisi. Karena itu, sembilan kiai dan ulama itu nanti sedang diuji. Sejarah menunggu jawaban.
Di Jombang, tanah para muassis, keputusan akan lahir. Apakah akan meredakan ketegangan? Atau justru membuka babak api baru? Semua menunggu. Dan di kesadaran seluruh muktamirin tentu sepakat bahwa NU jauh lebih besar dari kepentingan sesaat. (*)
