KabarBaik.co, Surabaya — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, 27–31 Agustus 2026, diharapkan bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan organisasi. Muktamar pertama di awal Abad Kedua NU itu menjadi momentum bagi Nahdliyin untuk “pulang” kepada nilai, ketulusan, dan teladan para muassis atau pendiri.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Yayasan Insan Keturunan Sagipoddin (IKSA), yang merupakan dzurriyah H Hasan Gipo, Ketua Umum PBNU pertama, H Abd Wachid Zen, di Surabaya, Rabu (19/8).
“Sebagai ketua Yayasan IKSA (Insan Keturunan Sagipoddin), kami sangat berharap Muktamar ke-35 NU nanti betul-betul mewujudkan nilai-nilai organisasi yang diwariskan para muassis, termasuk H Hasan Gipo. Muktamar kali ini ibarat pulang pada nilai-nilai warisan muassis atau kembali pada teladan muassis,” ujar Zen.
Menurut dia, posisi Muktamar ke-35 menjadi semakin strategis karena untuk kali pertama NU memasuki fase Abad Kedua, yakni periode 2026–2126. Karena itu, perjalanan NU selama satu abad pertama perlu menjadi bahan refleksi agar organisasi ke depan tidak kehilangan akar perjuangannya.
Zen menilai NU pada Abad Pertama telah memainkan peran besar bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai bagian penting dari sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Tantangan berikutnya adalah bagaimana NU mampu menjalankan peran sebagai penjaga peradaban bangsa pada Abad Kedua.
“Karena itu, Muktamar ke-35 perlu menengok kembali peran dan kiprah NU di Abad Pertama sebagai pendiri bangsa. Dari sana NU bisa menentukan arah untuk menjadi penjaga peradaban bangsa pada Abad Kedua,” katanya.
Dia menyebut sosok H Hasan Gipo sebagai salah seorang teladan penting yang relevan untuk direfleksikan dalam momentum Muktamar Tambakberas. Hasan Gipo mendampingi Hadratussyaikh KH M. Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU sejak Muktamar pertama di Surabaya pada 1926 hingga Muktamar ke-9 di Banyuwangi pada 1934.
Selama sekitar sembilan tahun memimpin PBNU, Hasan Gipo disebut lebih menonjolkan khidmah daripada ambisi pribadi. Hasan Gipo dikenal dekat dengan ulama dan masyarakat serta tidak menjadikan NU sebagai jalan untuk mencari popularitas ataupun kepentingan politik.
“Haji Hasan Gipo sebagai petinggi PBNU itu betul-betul berkhidmah kepada NU dan ulama. Beliau tidak sulit ditemui jamaah dan tidak mencari penghidupan di NU, apalagi niat mencari dukungan agar bisa duduk di pemerintahan. Beliau adalah teladan ketulusan, khumul, dan tidak mencari popularitas,” tutur Zen.
Menurut Zen, keteladanan Hasan Gipo justru terasa relevan di tengah dinamika organisasi modern yang semakin kompleks. Ia menyebut Hasan Gipo sebagai tokoh NU yang nyaris tidak tersorot, meski memiliki kontribusi besar dalam fase awal berdirinya NU.
Bahkan, lanjut dia, keberadaan makam Hasan Gipo di sisi timur Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya baru terlacak sekitar 2020–2021.
Saudagar yang Menggerakkan Kekayaan untuk Perjuangan
Hasan Gipo, yang memiliki nama lengkap Hasan Basri, lahir di kawasan Sawahan Ampel, Surabaya, pada 1869. Ia berasal dari keluarga besar Sagipoddin atau Gipo yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Sunan Ampel.
Dalam silsilah keluarga, Hasan Basri merupakan putra H Abdullah, cucu H Tarmidzi, dan keturunan Sagipoddin. Dari jalur keluarga yang sama pula, Hasan Gipo memiliki hubungan kekerabatan dengan KH Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah.
Bedanya, Hasan Gipo berasal dari jalur laki-laki, sedangkan KH Mas Mansur berasal dari jalur perempuan melalui Hj Roudho binti Tarmidzi. “Artinya, keluarga Sagipoddin memiliki akar kuat dalam sejarah NU maupun Muhammadiyah,” kata Zen.
Hasan Gipo juga dikenal sebagai saudagar kaya. Kekayaannya antara lain berasal dari perdagangan dan kegiatan ekspor-impor. Ia disebut memiliki usaha ekspor palawija dan rempah ke luar negeri, mengimpor beras, ketan, dan pakaian, serta mempunyai pergudangan di kawasan Kalimas, Surabaya.
Hasin Gipo juga memiliki usaha rumah inap dan pasar di kawasan Pabean Cantikan. Namun, menurut Zen, kekayaan tersebut tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagian justru diarahkan untuk menopang pergerakan ulama dan perjuangan organisasi.
Salah satu kontribusi pentingnya adalah dukungan terhadap Komite Hijaz, gerakan yang memperjuangkan keberlangsungan paham bermadzhab dan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) di Tanah Suci. Komite Hijaz kemudian menjadi salah satu mata rantai penting menuju lahirnya NU.
“Hasan Gipo lah yang mendanai Komite Hijaz ke Saudi Arabia untuk memperjuangkan paham bermadzhab atau Aswaja. Kiai Wahab Hasbullah sebagai penggagas NU pun merasa sangat terbantu,” ujarnya.
Selain dukungan finansial, Hasan Gipo juga disebut berperan menghubungkan KH Wahab Hasbullah dengan sejumlah tokoh pergerakan di Surabaya, antara lain HOS Tjokroaminoto dan dr Soetomo. Dari jaringan pergerakan tersebut, KH Wahab Hasbullan kemudian berkenalan dengan sejumlah tokoh muda yang kelak menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia, seperti Soekarno, Kartosoewirjo, Muso, dan SK Trimurti.
“Hasan Gipo sangat menjunjung tinggi faktor keulamaan. Perjuangannya bukan hanya dengan harta, tetapi juga dengan raga dan pemikiran,” kata Zen.
Pendidikan Pesantren dan Umum
Zen menilai salah satu alasan dan pertimbangan Hasan Gipo dipercaya memimpin Tanfidziyah PBNU pada masa awal adalah latar belakangnya yang relatif lengkap. Hasan Gipo tumbuh dalam lingkungan pesantren, tetapi juga memperoleh pendidikan umum ala Belanda karena berasal dari keluarga berada.
Sejak kecil, Hasan Gipo disebut pernah menimba ilmu di sejumlah pesantren di sekitar Surabaya dan Sidoarjo, antara lain Pesantren Dresmo Surabaya, Pesantren Ngelom Sepanjang Sidoarjo, dan Pesantren Buduran Sidoarjo. Perpaduan pengalaman pendidikan, kedekatan dengan ulama dan masyarakat, serta kemampuan ekonomi dan jejaring sosial membuatnya dinilai mampu menjalankan tugas organisasi pada masa awal NU.
“Sayang sekali, jasa perjuangannya di NU kurang diketahui. Fotonya pun jarang dipajang dalam acara-acara NU. Padahal, khidmah beliau kepada NU merupakan teladan yang penting untuk generasi sekarang,” ujar Zen.
Karena itu, bagi dzurriyah Hasan Gipo, Muktamar ke-35 di Tambakberas tidak cukup hanya menghasilkan keputusan organisasi dan kepemimpinan baru. Lebih jauh, muktamar tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat khidmah para pendiri. “Pulang kepada muassis bukan berarti kembali ke masa lalu, tetapi mengambil kembali nilai perjuangan mereka untuk menjawab tantangan Abad Kedua NU,” pungkasnya. (*)
