BABAK semifinal Piala Presiden 2026 semestinya menjadi bagian panggung pesta sepak bola akbar. Pertemuan empat kekuatan besar dalam format derbi klasik, Persib Bandung melawan Persija Jakarta serta Persebaya Surabaya kontra Arema FC, adalah impian pencinta olahraga kulit bundar.
Namun, alih-alih menjadi pembuktian kematangan tata kelola kompetisi. Babak empat besar tersebut sejauh ini justru kembali tersandera oleh ketidakpastian lokasi pertandingan.
Wacana pemindahan laga ke stadion netral di luar Pulau Jawa menjadi sinyal kuat adanya kegagalan laten dalam sistem jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam industri sepak bola modern, kemampuan menggelar laga bertensi tinggi di kandang sendiri bukan sekadar urusan teknis pertandingan. Namun, sebuah indikator mutlak dari kesiapan dan kehadiran negara melalui aparat penegak hukumnya.
Ketika panitia pelaksana dan otoritas keamanan gamang, lalu memilih opsi “mengungsi” ke wilayah netral dengan dalih menghindari gesekan suporter, sebuah pesan tidak langsung sejatinya sedang dikirimkan kepada publik bahwa negara tidak siap dan kalah dari potensi risiko yang semestinya bisa dimitigasi.
Kebijakan memindahkan laga ke tempat netral dengan dalih preventif adalah bentuk jalan pintas birokrasi yang usang. Pendekatan ini merugikan banyak pihak secara sistematis.
Wajar bila ada pelatih atau pihak yang mengkritik wacana short-cut itu karena perjalanan jauh ke luar Jawa menguras fisik pemain menjelang liga resmi bergulir. Selain itu, klub pun dipaksa kehilangan pendapatan tiket serta home advantage yang menjadi hak setelah berjuang di fase grup.
Mengapa klub dan pemain harus menanggung konsekuensi logistik dan fisik akibat ketidakmampuan otoritas dalam menyusun skema pengamanan yang efektif? Jika turnamen yang bertujuan menguji kesiapan regulasi saja sudah diwarnai ”kepasrahan” keamanan, bagaimana publik bisa menaruh kepercayaan penuh pada penegakan hukum di kompetisi reguler yang jauh lebih panjang dan masif?
Akar masalah sepak bola Indonesia sering kali diselesaikan dengan cara memotong gejalanya. Bukan menyembuhkan penyakitnya. Melarang suporter tim tamu hadir atau memindahkan laga ke pulau lain adalah solusi kosmetik yang menyembunyikan ketidakmampuan instansi terkait dalam melakukan intelijen keamanan, manajemen massa, dan penegakan hukum yang tegas di area ring pertandingan.
Negara memiliki instrumen, personel, dan anggaran yang lebih dari cukup untuk mengawal sebuah pertandingan sepak bola berdurasi 90 menit. Ketika instrumen tersebut gagal memberikan jaminan kamtibmas di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta atau Surabaya, hal ini bukan lagi sekadar evaluasi untuk panitia pelaksana lokal, melainkan rapor negatif bagi kesiapan infrastruktur keamanan nasional.
Sepak bola adalah refleksi dari kedewasaan sebuah bangsa. Jika untuk menggelar pertandingan olahraga saja negara harus terus-menerus memilih opsi mundur dan mengalah pada potensi konflik, maka esensi dari jaminan keamanan warga negara sedang dipertanyakan.
Otoritas keamanan dan PSSI harus berani melangkah keluar dari zona nyaman “solusi instan” tersebut. Sudah saatnya hukum ditegakkan secara presisi di dalam dan luar stadion, agar sepak bola Tanah Air bisa dimainkan di tempat yang semestinya, di hadapan publiknya sendiri, dengan rasa aman yang dijamin penuh oleh negara. (*)
