KabarBaik.co, Bojonegoro — Realisasi APBD Bojonegoro hingga 30 April 2026 tercatat sebesar 16,35 persen di sisi belanja. Sementara itu, dari sisi pendapatan, capaian berada pada angka 27,18 persen.
Data tersebut disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo, menjelaskan bahwa capaian pendapatan asli daerah (PAD) telah mencapai 36,32 persen atau setara Rp 394,7 miliar dari total pagu Rp 1,08 triliun.
Secara rinci, realisasi PAD meliputi pajak daerah sebesar 28,71 persen atau Rp 82,1 miliar dari pagu Rp 286,1 miliar. Kemudian retribusi daerah mencapai 26,89 persen atau Rp 156,2 miliar dari total Rp 580,9 miliar.
Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencatat capaian tertinggi, yakni 110,55 persen atau Rp 118,3 miliar dari target Rp 107 miliar. Adapun komponen lain-lain PAD yang sah terealisasi 33,72 persen atau Rp 37,8 miliar dari pagu Rp 112,3 miliar.
Pada pos pendapatan transfer, realisasi tercatat sebesar 24,15 persen dari total pagu Rp 3,2 triliun, atau sekitar Rp 792,5 miliar. Rinciannya terdiri dari dana bagi hasil (DBH) sebesar 21,53 persen atau Rp 282 miliar dari Rp 1,3 triliun, dana alokasi umum (DAU) 32,55 persen atau Rp 398,7 miliar dari Rp 1,2 triliun, serta dana alokasi khusus (DAK) 17,84 persen atau Rp 85,7 miliar dari Rp 480,1 miliar.
Sementara itu, di sisi belanja daerah, serapan anggaran baru mencapai 16,35 persen atau Rp 1,02 triliun dari total pagu Rp 6,3 triliun. Untuk belanja operasi, realisasi tercatat 20,63 persen atau Rp 800,6 miliar dari Rp 3,8 triliun. Belanja modal masih rendah, yakni 1,52 persen atau Rp 14,5 miliar dari Rp 953,7 miliar.
Adapun belanja tidak terduga (BTT) hanya terserap 0,04 persen atau Rp 252,5 juta dari pagu Rp 533,9 miliar. Sementara belanja transfer mencapai 23,01 persen atau Rp 214,4 miliar dari Rp 932 miliar.
Anie menyebutkan pada sisi pendapatan terjadi penurunan signifikan, terutama pada komponen dana bagi hasil (DBH). Menurutnya, sebagian alokasi DBH mengalami pengalihan, termasuk untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan sekolah rakyat (SR).
“Banyakan DBH turunnya, tapi dialihkan langsung jadi MBG, SR gitu,” ujarnya, Sabtu (14/5).
Terkait kemungkinan langkah efisiensi anggaran, pihaknya belum dapat memastikan kebijakan yang akan ditempuh ke depan. Pemerintah daerah, kata Anie, masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kebijakan transfer dana tersebut. (*)
