KabarBaik.co – Pandangan umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar terhadap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023, digelar di
Graha Paripurna DPRD, (20/3), malam, berjalan lancar.
Diawali dari Fraksi PAN, melalui juru bicaranya Andi Widodo menyampaikan pandangan terkait angka statistik dalam LKPJ 2023, yang menunjukkan pembangunan di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
“Namun jika membuka jejak digital, selama 2023 masih banyak keluhan-keluhan masyarakat baik secara langsung maupun media sosial. Sehingga seperti ada kontradiksi antara data dan realita di lapangan,” ucapnya.
Berikutnya adalah Fraksi PKB. Mereka menyatakan untuk sektor kesehatan, keberhasilan dalam menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian anak (AKB), terpenuhinya rumah tangga dengan sanitasi dan air minum yang layak sebagai salah satu indikator meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan naiknya nilai indeks pembangunan manusia di Kabupaten Blitar. Sehingga ini perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan.
Untuk sektor pendidikan, menurut Fraksi PKB merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi Masyarakat Kabupaten Blitar. Dengan adanya program bantuan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi bagi siswa / mahasiswa kurang mampu maupun berprestasi.
“Hal ini patut dipertahankan dan lebih dioptimalkan kembali dengan menghadirkan berbagai inovasi di dunia pendidikan kita,” ujarnya.
Selanjutnya dengan telah beroperasinya 12 unit bus sekolah yang keliling wilayah Kabupaten Blitar, menjadi kemudahan tersendiri bagi siswa dan para orang tua. Selain dapat menekan biaya juga dapat memberikan rasa aman terhadap anak-anak.
Fraksi PKB berharap, ke depan program tersebut dapat lebih luas pemanfaatan dan jangkauannya. Sehingga mampu menyentuh siswa-siswi dari lembaga pendidikan swasta, lembaga pendidikan ma`arif, madrasah maupun pondok pesantren.
Berikutnya adalah pandangan Fraksi PDI Perjuangan. Mereka menyampaikan, dari sisi belanja beasiswa pendidikan yang diberikan ke masyarakat memang dipandang baik. Tetapi untuk angka hunian sekolah dianggap gagal, karena kalah bersaing dengan sekolah swasta.
“Masyarakat cenderung tidak percaya dengan SD negeri, hingga berakibat masyarakat lebih condong ke sekolah swasta. Padahal pemerintah daerah sudah memiliki anggaran besar untuk pendidikan. Hal tersebut harus mendorong Bupati untuk menciptakan kebijakan guna memaksimalkan potensi keterisian siswa di sekolah negeri,” urainya.
Untuk Fraksi Golkar-Demokrat, mereka memberikan masukan kepada Pemkab Blitar terkait LKPJ Bupati tahun anggaran 2023, yang diharapkan mendapatkan penanganan segera di tahun ini.
“Pada poin prioritas ke 2 yaitu pengembangan kewirausahaan dan keberdayaan komunitas. Komunitas dalam event ekonomi kreatif. Kemudian pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2023, yang terjadi angka penurunan dari 5,45 persen ke 4,91 persen. Sebaiknya hal tersebut dapat dicegah dengan mempermudah proses tahap persyaratan dan kelengkapan perijinan bagi pelaku wirausahawan yang dirasa masih banyak kesulitan yang terjadi di dalam sistem tersebut. Dengan dipermudahnya perijinan wirausahawan maka diharapkan dapat menyerap pengangguran yang ada,” paparnya.
Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) menyampaikan, setelah mencermati dan mempelajari penjelasan Bupati Blitar atas LKPJ Bupati Blitar Tahun Anggaran 2023, banyak capaian program yang telah terpenuhi. Bahkan beberapa program berhasil melebihi target yang diharapkan.
“Kami juga menyampaikan selamat atas capaian sejumlah prestasi dan berbagai penghargaan yang di dapat oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2023,” ungkapnya.
Rapat paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i.
Di sesi akhir paripurna, dibacakan pula keputusan DPRD Kabupaten Blitar tentang Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ tahun anggaran 2023. (adv/*)
