KabarBaik.co – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memasang stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan sosial (bansos) menuai keluhan dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku rumahnya telah ditempeli stiker tersebut, namun hingga kini tidak pernah menerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud.
Keluhan itu ramai diperbincangkan di berbagai grup media sosial warga Bojonegoro. Beberapa unggahan memperlihatkan kekecewaan masyarakat yang merasa dicap sebagai keluarga miskin tanpa disertai penerimaan bantuan dari pemerintah.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menyatakan bahwa pemasangan stiker pada prinsipnya merupakan langkah yang baik dan patut didukung, selama didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemasangan stiker ini bukan sekadar label, tetapi instrumen penting untuk verifikasi dan transparansi. Publik bisa mengetahui bantuan apa saja yang masuk ke setiap rumah penerima,” ujar Supriyanto, Senin (5/1).
Pria yang akrab disapa Mas Pri itu menambahkan, kebijakan tersebut juga bertujuan mencegah penyelewengan bantuan sosial. Dengan adanya stiker, potensi pemotongan atau penyalahgunaan hak warga oleh oknum tertentu dapat diminimalkan.
“Selain itu, stiker ini bisa menjadi cermin akurasi data kemiskinan yang riil di lapangan. Jadi, sebenarnya niat kebijakan ini baik,” jelas Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro.
Meski demikian, Mas Pri menegaskan bahwa keluhan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, apabila ditemukan warga yang dipasangi stiker namun tidak pernah menerima bantuan sosial, maka besar kemungkinan terjadi ketidaksesuaian data penerima.
“Kalau memang ada warga yang tidak pernah menerima bantuan tapi rumahnya ditempeli stiker ‘Keluarga Miskin’, itu berarti data harus segera dievaluasi dan disesuaikan. Jangan sampai masyarakat dirugikan secara sosial maupun psikologis,” tegasnya.
Ia pun mendesak Pemkab Bojonegoro melalui dinas sosial segera melakukan verifikasi ulang data penerima bansos hingga ke tingkat desa serta RT/RW. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan transparansi tidak justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Pemkab harus cepat merespons keluhan ini, melakukan klarifikasi, dan memperbaiki data. Tujuannya agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemasangan stiker “Keluarga Miskin” oleh Pemkab Bojonegoro menuai pro dan kontra di berbagai platform media sosial maupun secara langsung di masyarakat. Stiker yang menandai keluarga penerima manfaat (KPM) itu dinilai sebagian warga tidak tepat sasaran.
Berdasarkan Data Kemiskinan Daerah (Damisda) Kabupaten Bojonegoro, jumlah KPM yang dipasangi stiker tercatat sebanyak 50.987 kepala keluarga (KK).
Sejumlah warganet turut menyampaikan keluhan melalui kolom komentar akun media sosial, salah satunya pada unggahan akun blokBojonegoro terkait sosialisasi pemasangan stiker tersebut, Sabtu (3/1). “Tapi gak kabeh oleh stiker. Kiwo tengenku oleh bantuan tapi gak ditempeli stiker,” tulis akun @AriJemblung.
Warganet lain, Yoyok Lestari, menilai pengawasan dalam pelaksanaan pemasangan stiker perlu diperketat. “Kalau tidak diawasi langsung oleh bupati atau dinas terkait, stiker bisa salah sasaran ke rumah warga yang tidak menerima bansos,” tulisnya.
Di sisi lain, sebagian warga justru mengapresiasi kebijakan tersebut. Yanto, warga Kecamatan Dander, menilai pemasangan stiker dapat membuka fakta adanya penerima bansos yang sebenarnya sudah tergolong sejahtera. “Setuju ditempeli stiker miskin. Tetangga saya rumahnya bagus, punya sepeda dan sawah, tapi masih dapat bansos,” ungkap Yanto. (*)
