KabarBaik.co – Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu pada tahun 2026 resmi dibatalkan. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai langkah efisiensi dan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
“Karena efisiensi, alhamdulillah anggota dewan legowo untuk sementara ini tidak dibangun dulu. Sehingga anggaran diprioritaskan untuk program-program masyarakat,” tegas Heli di Balaikota Among Tani, Kota Batu, Jumat (10/10).
Menurutnya, pemerintah memilih menunda proyek yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp70 miliar itu agar dana bisa dialokasikan pada sektor yang lebih mendesak. “Nggak jadi (pembangunan gedung DPRD Batu, red). Karena efisiensi anggaran dan kami prioritaskan untuk program-program masyarakat terlebih dahulu,” ujarnya.
Heli menegaskan, pemerintah daerah akan memfokuskan anggaran pada program yang langsung menyentuh kepentingan warga. “Kami ingin anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Itu yang menjadi prioritas kami sekarang,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Meski begitu, Heli memastikan proyek pembangunan Stadion Brantas tetap akan dilanjutkan. Ia mengaku, Pemkot Batu juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan dana pembangunan. “Kemarin sudah dianggarkan, mudah-mudahan segera kelar. Karena kebutuhannya banyak, kami juga minta anggaran ke pusat untuk pembangunan stadion. Mudah-mudahan bisa maksimal sesuai dengan rencana dan harapan bersama,” tandasnya.
Sebelumnya, rencana pembangunan gedung DPRD baru tersebut sempat menuai polemik. Dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Batu Tahun Anggaran 2026, proyek ini masuk dalam program prioritas dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.
Namun, kebijakan itu mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh masyarakat, seniman, aktivis, hingga akademisi menilai rencana tersebut tidak pro rakyat, terutama di tengah masih banyaknya fasilitas publik yang membutuhkan perhatian. Mulai dari penerangan jalan umum (PJU), drainase, hingga jalan penghubung antar desa yang rusak. Bahkan, Gedung Mbatu Aji yang nyaris roboh pun belum tersentuh perbaikan. (*)
