KabarBaik.co, Banyuwangi – Selain persoalan keterbatasan dermaga, kesulitan pembelian tiket ferry juga dinilai menjadi salah satu pemicu kemacetan panjang di lintasan Ketapang-Gilimanuk saat arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Keluhan tersebut disampaikan asosiasi pengemudi dan organisasi angkutan barang yang mengikuti rapat evaluasi bersama Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono di Pelabuhan Ketapang, Senin (6/4).
Mereka menilai sistem pembelian tiket yang dominan berbasis digital masih menyulitkan sebagian pengguna jasa, terutama sopir logistik dan masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi.
“Sering terjadi keluhan karena kesulitan mendapatkan tiket. Banyak pengguna ferry ini masyarakat menengah ke bawah yang tidak semuanya mudah beradaptasi dengan sistem IT,” kata Bambang Haryo.
Karena kesulitan mengakses Ferizy para pengguna jasa baik kendaraan pribadi maupun logistuk akhirnya membeli secara manual di gerai pinggir jalan.
Saat membeli tiket kendaraan di parkir di pinggir jalan, akhirnya itu juga menyumbang penumpukan kendaraan.
Situasi itu juga diperparah karena jalan menuju Pelabuhan yang relatif sempit.
Menurutnya, sistem digital tetap penting untuk mempercepat layanan, namun harus dibarengi opsi pembayaran manual di lokasi agar tidak menimbulkan antrean baru akibat kendala teknis pembelian tiket.
“Kalau mau cepat bisa pakai IT, tapi kalau tidak bisa juga harus ada pembayaran manual di tempat. Opsi ini penting supaya pelayanan lebih fleksibel,” ujarnya.
Terkait masalah penyempitan jalan dan jembatan di jalur menuju pelabuhan yang memicu antrean kendaraan, Bambang mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Ditjen Bina Marga untuk merealisasikan pelebaran jalan serta pelebaran jembatan di jalur nasional lintas provinsi tersebut.
“Solusi jangka pendek yang harus segera dilakukan adalah optimalisasi Dermaga Bulusan dan penambahan dermaga di Gilimanuk, disertai peningkatan kapasitas akses jalan menuju pelabuhan. Ini lintas antarprovinsi, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Harus ada solusi nyata,” tegas Bambang.
