INSIDEN tim media sosial Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam beberapa hari terakhir ini menjadi cermin getir dari maraknya pencitraan politik di era digital. Saat siaran langsung Instagram akun resmi sang Wali Kota berlangsung, terdengar suara admin yang tanpa sengaja terekam. “Epok-epok keliling!” Ungkapan khas Surabaya, yang berarti seolah-olah atau pura-pura, itu langsung viral dan menuai kecaman. Si admin bersangkutan, Hening Dzikrillah, kemudian mengundurkan diri dengan permintaan maaf.
Wali Kota Eri Cahyadi sendiri disebut tidak mengetahui kejadian tersebut. Namun, persoalannya jauh lebih dalam daripada sekadar kesalahan teknis. Masalah ini seperti menyingkap gejala sistemik di banyak pemerintahan daerah dan para pemimpin era kini. Obsesi berlebihan terhadap citra. Mereka kerap dikelilingi tim yang lebih sibuk mencari angle kamera daripada menyelesaikan masalah di lapangan. “Epok-epok” akhirnya menjadi metafora bagi ’’kekerasan simbolik’’ dalam budaya pencitraan, di mana staf, warga, bahkan realitas sosial dipaksa untuk tampil sempurna di layar, walaupun fakta di lapangan masih jauh dari ideal.
Surabaya, kota dengan jutaan penduduk yang masih menghadapi persoalan banjir, kemacetan, dan ketimpangan, membutuhkan aksi-aksi nyata. Bukan sekadar video yang “layak unggah”. Fenomena ini sejatinya terjadi di banyak daerah. Kepala daerah berlomba-lomba tampil “milenial” dan “dekat rakyat” lewat konten viral, sementara problem struktural berjalan di tempat.
Berdasarkan data, lonjakan rata-rata 30 persen anggaran promosi digital daerah dalam tiga tahun terakhir, sementara realisasi program infrastruktur kerap tertatih. Padahal, khittah otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, sangat jelas bahwa pemerintahan harus dijalankan untuk rakyat, oleh rakyat, dan demi rakyat. Bukan demi algoritma media sosial. Pencitraan yang berlebihan bukan hanya boros anggaran, tapi juga menciptakan distorsi realitas. Warga merasa dekat lewat layar, tetapi tetap berjibaku dengan jalan rusak dan pelayanan publik yang lamban.
Sudah saatnya pemimpin kembali menyeimbangkan fungsi media sosial. Platform digital penting sebagai sarana transparansi dan komunikasi publik. Bukan sebagai panggung citra. Informasi bisa digunakan untuk melaporkan kinerja kepada publik, tanpa “epok-epok” agar tampil sempurna. Anggaran yang berlebihan untuk tim konten sebaiknya dialihkan ke program yang lebih urgent. Pemberdayaan UMKM, perbaikan drainase, keterbukaan, atau pelatihan tenaga kerja. Pemerintah pusat tampaknya perlu mengatur batas wajar penggunaan dana agar kontenisasi tidak menelan esensi pelayanan.
Namun, tanggung jawab tidak hanya di tangan pejabat. Publik juga harus lebih kritis dan berhenti menjadi penonton pasif dari pencitraan semu. Jangan mudah terpikat oleh senyum di layar atau konten dramatis yang dibungkus estetika digital. Padahal, hanya sebatas epok-epok. Tugas kita adalah menilai pemimpin dari kebijakan dan hasil kerja nyata. Bukan dari jumlah pengikut atau komentar pujian di media sosial. Literasi digital harus tumbuh seiring kesadaran politik. Bahwa keaslian dan akuntabilitas jauh lebih berharga daripada popularitas sesaat.
Insiden di Surabaya ini mesti menjadi panggilan sadar bagi seluruh pemimpin. Saatnya meninggalkan panggung virtual dan kembali menjejak bumi. Rakyat tak menuntut video sempurna, mereka hanya ingin hidup yang lebih layak. Sebab, yang abadi bukan unggahan singkat di dunia maya, melainkan warisan panjang dari kerja nyata dan ketulusan hati. Dan, bagi publik, kewaspadaan adalah kunci. Jangan biarkan algoritma menggantikan nalar sehat. (*)
