KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memastikan program pembangunan daerah akan tetap berjalan optimal meskipun terjadi penurunan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat. Strateginya, Pemkab menyiapkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2025 sebesar Rp 3 triliun untuk menopang kebutuhan 2026.
Penyiapan silpa ini merupakan langkah antisipatif Pemkab Bojonegoro dalam menghadapi berkurangnya DBH Migas sekitar 30 persen dari APBD atau setara Rp 1,2 triliun. Dari hasil evaluasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pemkab Bojonegoro diminta mengelola silpa 2025 secara bijak agar bisa dimanfaatkan secara optimal pada tahun anggaran berikutnya.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan secara rinci komposisi pendapatan daerah tahun 2025-2026. Menurutnya, DBH Migas tahun 2025 yang semula mencapai Rp 4,5 triliun, kini berkurang menjadi Rp 3,3 triliun. Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 1,68 triliun, termasuk kontribusi dari empat RSUD swadana sekitar Rp 563 miliar.
“Dengan perkiraan pendapatan tahun 2026 sebesar Rp 3,7 triliun, yang terdiri atas DBH Migas Rp 3,3 triliun dan PAD murni Rp 400 miliar, maka diperlukan dukungan SiLPA 2025 untuk menutup potensi defisit,” ujar Wabup Nurul Azizah, Ravu (29/10).
Ia menjelaskan, dana silpa 2025 akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pemerataan pembangunan desa. Beberapa di antaranya adalah Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), pengadaan mobil siaga desa, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, program Universal Health Coverage (UHC), serta beasiswa pendidikan bagi pelajar Bojonegoro sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kami menyiapkan semuanya dengan matang demi keberlanjutan pembangunan yang berpihak pada masyarakat,” tegasnya Nurul.
Nurul menyatakan, dalam APBD 2026 mencakup belanja pegawai sekitar Rp 2,7 triliun, dana abadi migas Rp 500 miliar, premi UHC Rp 37 miliar, beasiswa pendidikan Rp 39 miliar, serta alokasi dana desa (ADD).
Pemkab Bojonegoro akan melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta proyek yang terkendala perizinan, termasuk rencana pembangunan tebing sungai yang masih menunggu rekomendasi dari BBWS Bengawan Solo. “Tujuannya untuk menjaga serapan agar terkendali dan menciptakan SiLPA produktif guna mendukung APBD 2026,” papar Wabup.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian Pemkab dalam mengelola keuangan daerah di tengah dinamika fiskal nasional. “Fokus utama kami tetap pada pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung,” pungkasnya. (*)
