KabarBaik.co, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,94 persen pada tahun ini. Target tersebut setara dengan pengurangan 4.310 kepala keluarga (KK) atau sekitar 11.854 jiwa, sehingga angka kemiskinan di Bojonegoro diharapkan turun menjadi 10,55 persen.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 angka kemiskinan Bojonegoro masih berada di angka 11,49 persen atau setara 144.900 jiwa. Dengan target penurunan tersebut, jumlah penduduk miskin pada 2026 diharapkan dapat ditekan menjadi sekitar 133.046 jiwa.
“Upaya ini kami dorong dengan memperkuat penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk secara lebih akurat,” ujar Agus, Sabtu (31/1).
Ia menambahkan, basis data tersebut telah dipadankan dengan berbagai sumber, mulai dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), hingga REGSOSEK (Registrasi Sosial Ekonomi). Data ini menjadi fondasi penting untuk menyinergikan program pembangunan nasional maupun daerah.
“Basis data ini digunakan untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar tujuan pembangunan bisa tercapai secara terukur dan berkelanjutan,” jelas Agus.
Pemkab Bojonegoro dalam mempercepat pemutakhiran DTSEN turut menggandeng BPS Bojonegoro melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan petugas pendataan di seluruh wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan di 430 desa dan kelurahan, dengan waktu pelaksanaan mulai 14 Januari hingga 16 Februari 2026.
Pemutakhiran data ini melibatkan 28 camat sebagai Koordinator Kecamatan, 430 Koordinator Desa/Kelurahan, serta 2.580 petugas pencacah data lapangan. Dalam proses survei, para petugas akan memotret kondisi riil sosial ekonomi masyarakat secara langsung di lapangan.
“Data yang dikumpulkan akan diolah dengan metode statistik, sehingga menjadi informasi yang valid dan bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro,” tambah Agus.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemkab Bojonegoro optimistis target penurunan angka kemiskinan pada 2026 dapat tercapai melalui sinergi program pemerintah daerah dan dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Pengentasan kemiskinan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh dinas dan badan, baik melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan kesejahteraan sosial,” tandas Agus. (*)
