KabarBaik.co – Pemkab Jombang tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Car Free Day (CFD). Sejumlah persoalan ditemukan selama dua pekan terakhir.
Salah satunya adalah masih adanya pedagang yang nekat berjualan di jalur yang seharusnya steril, seperti simpang selatan Perhutani.
Kaishub Jombang Budi Winarno mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim pemantau ke lapangan untuk mencatat berbagai permasalahan selama pelaksanaan CFD. Hasilnya, beberapa pedagang dinilai belum patuh terhadap aturan.
“Sebenarnya minggu kemarin sebagian besar pedagang sudah patuh. Tapi kemarin masih ada yang berjualan di simpang selatan Perhutani, padahal area itu seharusnya bersih dari aktivitas jual beli,” kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (16/7).
Menurut Budi, keberadaan pedagang di jalur terlarang berpotensi mengganggu kenyamanan pengunjung dan akses layanan publik. Salah satunya adalah gangguan terhadap ambulans yang keluar-masuk RSUD Jombang dari arah selatan.
“Kalau dari utara, mulai Ringin Contong jalurnya relatif aman. Tapi dari selatan ke arah RSUD perlu penjagaan khusus. Kami sudah tempatkan personel di titik-titik rawan, terutama untuk memastikan jalur ambulans tetap steril,” jelasnya.
Budi menambahkan petugas di lapangan nantinya juga bertugas membuka jalan jika ada ambulans yang melintas. Ia mengimbau masyarakat dan pedagang untuk ikut peduli terhadap situasi darurat.
“Masyarakat saya harap peka, beri jalan untuk ambulans. Begitu juga petugas medis harus aktif membunyikan sirine agar masyarakat sadar,” imbuhnya.
Selain pengawasan, Dishub juga akan mengedepankan pendekatan persuasif terhadap pedagang dan pengunjung agar tidak menumpuk di zona-zona rawan macet, terutama di sekitar perempatan RSUD. Aktivitas diharapkan bergeser ke sisi utara, yakni dari Ringin Contong hingga depan Bank BCA Pusat.
Budi mengatakan hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan lanjutan, termasuk opsi penyesuaian pelaksanaan CFD.
“Kalau memang dibutuhkan, kita akan kaji ulang Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2022. Bisa saja CFD diadakan dua minggu sekali atau sebulan sekali. Atau kita pendekkan rutenya, misalnya cukup dari Ringin Contong sampai depan Polres,” ungkap Budi.
Namun, ia menegaskan bahwa perubahan skema CFD tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Semua pihak harus dilibatkan agar solusi yang diambil tidak merugikan siapa pun, terutama pedagang kecil.
“Di Perbup lama memang tidak dijelaskan secara detail soal jalur CFD. Kalau mau diubah, harus betul-betul dikaji. Harus ada titik tengah antara kepentingan ekonomi warga dan fasilitas publik,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menanggapi evaluasi ini. Ia menegaskan bahwa CFD tetap akan dilanjutkan, namun harus disesuaikan agar tidak mengganggu fasilitas layanan umum.
“Evaluasi ini penting untuk menjaga keseimbangan. Rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas publik lainnya tidak boleh terganggu. Tapi aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap harus jalan. Kita akan cari solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak,” tegasnya. (*)
