KabarBaik.co – Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi semakin menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan program Sekolah Rakyat (SR).
Rombongan dari Pemkab Jombang yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang Purwanto, hadir dalam Desk Pembahasan dan Klarifikasi Usulan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Acara tersebut berlangsung di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta Selatan.
Dalam kegiatan itu, turut hadir sejumlah pejabat penting Pemkab Jombang, di antaranya Kepala Dinas PUPR Bayu Pancoroadi, Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wor Windari, Kepala Dinas Sosial Hari Purnomo, serta jajaran terkait lainnya.
Plh Sekda Jombang Purwanto menyampaikan bahwa Kabupaten Jombang telah menyiapkan titik lokasi SR sesuai dengan arahan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Tim SR Pemkab Jombang juga telah merampungkan dokumen-dokumen pendukung pembangunan SR serta memastikan aspek legalitasnya.
“Alhamdulillah, kondisi eksisting di Kabupaten Jombang untuk penempatan SR, untuk sementara kita siapkan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung. SKB Mojoagung ini merupakan aset Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, yang kita fungsikan sebagai lokasi penampungan sementara SR. Hal ini sudah kami sampaikan kepada Kemensos,” terang Purwanto pada Jum’at (18/4).
Lebih lanjut, Purwanto menjelaskan bahwa lokasi yang diusulkan Pemkab Jombang untuk pembangunan gedung SR permanen adalah di Denanyar. Lokasi ini sebelumnya telah disurvei oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico pada 4 April lalu.
Sembari menunggu proses pembangunan gedung, Pemkab Jombang mengambil langkah proaktif dengan mengusulkan SKB Mojoagung sebagai lokasi operasional sementara.
Menteri Sosial (Mensos) Gus Ipul, mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat pada tahun ini akan diimplementasikan di 53 titik lokasi yang sudah memiliki bangunan.
Pihaknya juga menyatakan bahwa Kemensos akan terus melakukan peninjauan dan pendalaman lebih lanjut terkait jumlah dan kesiapan titik lokasi Sekolah Rakyat lainnya.
“Saat ini masih ada 80 titik lagi yang akan disurvei oleh Dinas PUPR terkait kelayakannya untuk SR. Jumlah pastinya (SR yang akan dimulai tahun ini) belum bisa kami pastikan, tapi nanti pada saatnya pasti kami sampaikan,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul menargetkan ambisius agar 200 titik lokasi SR dapat beroperasi pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara berbagai lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyukseskan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.
“Ini adalah gagasan Pak Presiden. Semua yang kita lakukan ini dalam rangka menerjemahkan apa yang menjadi harapan presiden,” tegas Gus Ipul.
Sesuai dengan arahan dari Presiden, seluruh biaya pendidikan siswa-siswi SR akan ditanggung oleh negara. Mengenai sistem pendidikan yang akan diterapkan, Gus Ipul menyampaikan bahwa kurikulum SR saat ini masih dalam tahap finalisasi.
“Secara garis besar, SR adalah Sekolah Formal dengan kurikulum yang ‘plus plus’. Yang akan kita tekankan nanti adalah pendidikan karakter,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah persiapan matang yang telah dilakukan oleh Pemkab Jombang, realisasi Sekolah Rakyat di wilayah tersebut kini tinggal menunggu keputusan dan persetujuan lebih lanjut dari Kementerian Sosial.
Program ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan fokus pada pembentukan karakter bagi masyarakat Jombang.(*)
