KabarBaik.co, Nganjuk – Keputusan pemberhentian sementara atau suspensi terhadap dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni SPPG Baron dan SPPG Lengkong, akhirnya terungkap alasan utamanya.
Langkah tegas yang diambil Badan Gizi Nasional (BGN) ini dilakukan setelah hasil evaluasi dan pengawasan menemukan ketidaksesuaian standar pada fasilitas IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di kedua lokasi tersebut.
“Jadi BGN mengevaluasi masing-masing SPPG melalui penilaian dan pengawasan. Apabila ada hal yang tidak terpenuhi standar, maka akan dilakukan punishment berupa suspensi. Di Nganjuk, yang terjadi pada Baron dan Lengkong, itu ada instalasi pengelolaan limbahnya yang dinilai tidak memenuhi persyaratan,” jelas Judy Ernanto, Koordinator Satgas SPPG Pemda Nganjuk, saat dikonfirmasi awak media. Senin (11/5/2026)
Menurut penjelasan Judy, tujuan utama pemberhentian sementara ini bukan untuk melumpuhkan kegiatan, melainkan memaksa adanya perbaikan menyeluruh. Sistem pengolahan limbah atau IPAL wajib dibenahi agar pas dengan spesifikasi resmi yang ditetapkan pusat.
Hal ini sangat krusial karena jika dibiarkan, ketidaksesuaian fasilitas dikhawatirkan akan mengganggu kualitas dan mutu makanan bergizi yang disalurkan ke masyarakat, bahkan berisiko menimbulkan masalah kesehatan maupun lingkungan.
“Sehingga untuk mengurangi permasalahan, misalnya mengganggu kualitas produk dan mutu, maka IPAL itu harus dibetulkan atau diperbaiki sesuai standar. Nanti apabila sudah memenuhi syarat dan verifikasi BGN menyatakan sudah sesuai, kemungkinan suspensi itu akan dibuka kembali. Jadi lama atau tidaknya tergantung kecepatan perbaikan dari masing-masing SPPG,” tambah Judy menegaskan aturan main pemulihan izin operasional.
Terkait status kepemilikan atau pihak pengelola di kedua lokasi ini, Judy mengaku pihaknya belum memegang data rinci mengenai identitas yayasan atau badan hukum pengelola.
Fokus utama pemantauan dari pemerintah daerah sejauh ini hanya pada aspek kinerja, kepatuhan standar, dan pelayanan kepada masyarakat luas.
“Kalau detail soal siapa pemiliknya, kami belum begitu cermat mendata. Yang jelas, kami terus memonitoring kinerja seluruh SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk ini agar tetap berjalan sesuai aturan,” tuturnya
Ditanya soal usia operasional kedua unit tersebut, Judy menyebutkan secara umum keberadaan SPPG di Nganjuk memang masih tergolong baru, rata-rata baru berjalan sekitar satu tahun.
Khusus untuk SPPG Baron, diperkirakan sudah beroperasi sekitar dua bulan atau sedikit lebih lama, namun data tanggal pasti peluncuran belum tercatat secara rinci di pihak pemda.
“Secara umum SPPG di Nganjuk baru berjalan sekitar 1 tahun. Kalau yang Baron itu, kalau tidak salah sudah 2 bulan atau lebih. Tapi kepastian tanggal peluncuran kami belum punya data rinci, karena catatan lengkap ada di masing-masing pengelola. Ya rata-rata memang masih baru semua,” paparnya.
Dampak langsung dari kebijakan suspensi ini, menurut Judy, adalah berhentinya total pelayanan dan distribusi makanan bergizi selama masa perbaikan berlangsung. Pihak yang paling dirugikan dalam situasi ini bukan pengelola, melainkan masyarakat penerima manfaat yang harus kehilangan hak layanan sementara waktu. Inilah yang menjadi perhatian utama dan mendesak agar perbaikan tuntas secepat mungkin.
“Selama suspensi ya tidak bisa melayani. Secara tidak langsung, yang paling dirugikan itu penerima manfaat. Mereka yang seharusnya dapat jatah makanan, jadi tidak dapat. Ini jadi pertimbangan besar kami, supaya segera beres. Kami menjaga jangan sampai masyarakat kena imbasnya, apalagi sampai ada masalah kualitas atau kesehatan,” pungkas Judy Ernanto.
