KabarBaik.co, Sidoarjo — Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tinggal menghitung hari. Di tengah maraknya penggunaan sound horeg dalam berbagai perayaan rakyat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menegaskan akan melarang hiburan tersebut apabila terbukti mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.
Sikap tegas itu disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi, menyusul semakin seringnya penggunaan sound horeg dalam berbagai kegiatan masyarakat. Menurutnya, hiburan seharusnya menjadi sarana mempererat kebersamaan, bukan justru memicu kebisingan maupun aktivitas negatif.
Di Sidoarjo sendiri, penggunaan sound horeg kerap dijumpai di Kecamatan Candi dan Tanggulangin. Bahkan, dalam sejumlah kegiatan tradisi nyadran maupun hiburan rakyat, sound horeg menjadi daya tarik utama yang mengundang ribuan penonton.
Namun, pada Februari lalu, festival sound horeg saat tradisi nyadran di Kecamatan Candi sempat menjadi sorotan setelah salah satu perahu pengangkut perangkat sound mengalami kecelakaan air yang diduga akibat kelebihan muatan. Selain itu, video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan dugaan sejumlah pemuda mengonsumsi minuman keras saat acara berlangsung.
Berangkat dari kondisi tersebut, Pemkab Sidoarjo menilai penggunaan sound horeg perlu dievaluasi agar tidak lagi menimbulkan keresahan maupun dampak negatif di tengah masyarakat.
“Kalau itu sifatnya mengganggu lingkungan, saya sebagai Bupati tidak memperbolehkan. Karena sound horeg itu kadang suaranya tidak karu-karuan, kebanyakan para pemuda melakukan hal negatif seperti ngoplo dan mabuk,” katanya kepada KabarBaik.co, Minggu (2/8).
Ia menegaskan, Pemkab Sidoarjo akan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menentukan langkah penertiban. Jika terbukti mengganggu lingkungan, kegiatan yang menggunakan sound horeg akan dihentikan.
Selain menyoroti sound horeg, Subandi juga mengingatkan panitia perayaan HUT RI agar tidak membebani masyarakat dengan iuran yang dipatok dalam nominal tertentu. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan 17 Agustus harus dilandasi semangat swadaya dan gotong royong.
“Tidak ada namanya sumbangan dipatok dengan nilai rupiah. Ini adalah swadaya, bentuk partisipasi masyarakat. Apalagi kondisi ekonomi kita seperti ini,” tegas Subandi.(*)
