KabarBaik.co, Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum akan menambah titik WiFi gratis pada tahun ini. Keterbatasan postur anggaran serta pergeseran prioritas pascapandemi Covid-19 menjadi alasan utama program tersebut belum dilanjutkan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menjelaskan bahwa pada masa pandemi lalu, Pemkot Malang sempat menyediakan 551 titik WiFi gratis yang tersebar di setiap RW untuk mendukung pembelajaran daring.
“Memang postur anggaran belum memadai sehingga harus menyesuaikan. Dulu itu diberikan karena Covid-19, di mana kebutuhan untuk proses belajar mengajar secara daring itu menjadi sesuatu yang paling urgen,” ujarnya, Sabtu (21/2).
Namun, seiring berakhirnya status pandemi, hasil evaluasi menunjukkan hanya sekitar 50 persen dari total 551 titik tersebut yang masih berfungsi maksimal. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Wali Kota Malang yang saat ini memprioritaskan penangkalan konten media sosial yang berdampak negatif, khususnya bagi anak-anak usia sekolah.
Menurutnya, Wali Kota Malang telah menerbitkan Surat Edaran di lingkungan pendidikan terkait tata kelola dan pembatasan pemanfaatan telepon genggam saat jam belajar. “Hal krusial saat ini lebih berkaitan dengan informasi tidak baik, konten-konten yang dinilai memberikan dampak terhadap perilaku anak dan sebagainya,” jelasnya.
Meski belum ada penambahan dari APBD, Diskominfo tetap membuka peluang penyediaan WiFi gratis melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) maupun usulan masyarakat lewat program RT Berkelas. Ia menegaskan, usulan harus berbasis kebutuhan riil di lapangan agar tepat sasaran dan tidak mubazir.
“Kalau itu muncul dari bawah malah kesadarannya semakin tinggi. Tidak sia-sia dimanfaatkan dan perencanaannya jelas, matang. Kalau memang dari RT Berkelas, kepentingannya buat apa harus dipastikan di situ. Bisa untuk pemberdayaan UMKM, pendidikan, kalau itu jadi usulan ya bisa saja,” tegasnya.
\Wiwid, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa peluang menggandeng pihak swasta melalui CSR cukup terbuka. Diskominfo memiliki forum CSR yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Malang sebagai ruang komunikasi dengan mitra kerja.
“CSR bisa menjadi salah satu solusi, cuma memang belum sempat kita lemparkan kepada mitra kerja. Kami ada forum CSR, bisa jadi pertimbangan kami sampaikan di dalam forum yang dikoordinir oleh Bappeda,” tegasnya.
Sejauh ini, sinergi antara pemerintah daerah dengan penyedia layanan telekomunikasi masih sebatas pada program pelatihan dan belum menyentuh penambahan infrastruktur WiFi gratis baru di Kota Malang. (*)
