KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memfinalisasi rancangan Dashboard Eksekutif sebagai instrumen untuk memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data. Finalisasi tersebut dibahas dalam Lokakarya Perumusan Rancangan Akhir Dashboard Eksekutif di Hotel Lombok Raya, Mataram, Rabu (19/8).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Halik mengatakan, transformasi digital pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan aplikasi. Lebih dari itu, transformasi harus mengubah pola kerja pemerintah agar semakin mengandalkan bukti, fakta dan data.
“Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar membangun aplikasi, tetapi bagaimana kita melakukan perubahan dalam cara kerja pemerintah. Bagaimana pemerintah bertumpu pada intuisi menuju pemerintahan yang bertumpu pada bukti, fakta, dan data,” ujarnya.
Menurutnya, data merupakan aset strategis pemerintah yang harus digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, mengendalikan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pemprov NTB juga terus mengembangkan platform NTB Satu Data sebagai implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Platform ini diarahkan menjadi sumber data resmi pemerintah daerah dengan menerapkan standar data, metadata, kode referensi, interoperabilitas dan satu sumber data resmi.
Penataan data sektoral juga terus dilakukan. Dari sekitar 1.961 dataset sektoral sebelumnya, proses validasi dan penyederhanaan menghasilkan sekitar 921 jenis data yang diproduksi 43 perangkat daerah pada 2026.
“Data yang kita miliki harus benar-benar berkualitas, jangan sampai ada data yang judulnya berbeda tetapi isinya sama, atau judulnya sama tetapi isinya berbeda. Ini yang sedang kita padukan dan validasi,” jelas Ahsanul.
Pemprov NTB juga mendorong integrasi data antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Penjajakan integrasi NTB Satu Data dengan sejumlah pemerintah kabupaten/kota telah dilakukan, di antaranya Lombok Barat dan Lombok Timur.
Pimpinan Program SKALA NTB, Anja Kusuma mengatakan, lokakarya tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai bentuk dashboard dan kebutuhan data pimpinan daerah. Menurutnya, rancangan Dashboard Eksekutif kini memasuki tahap akhir sebelum dipresentasikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah NTB.
“Dashboard ini kami analogikan seperti dashboard pada kendaraan. Data yang kompleks dan sebelumnya tersaji dalam laporan panjang perlu diubah menjadi informasi visual yang ringkas, sederhana, mudah dipahami, dan dapat dilihat dalam satu layar,” katanya.
Dashboard tersebut nantinya memuat sejumlah informasi strategis, mulai dari indikator kinerja utama kepala daerah dan perangkat daerah, target dan realisasi, tren kinerja, program dan penerima manfaat, program prioritas daerah, pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, pelaksanaan APBD, Program Strategis Nasional (PSN), hingga capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Melalui dashboard ini, pimpinan daerah dapat memantau perkembangan kinerja perangkat daerah, pelaksanaan program, kondisi anggaran, tindak lanjut pengaduan masyarakat hingga capaian pelayanan dasar.
Data program dan penerima manfaat juga akan menampilkan sasaran, lokasi, jumlah penerima, bentuk intervensi serta perkembangan program. Informasi tersebut diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi potensi tumpang tindih program dan memperkuat keterpaduan intervensi.
Integrasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam pengembangan dashboard. Data penyandang disabilitas dari sektor sosial, misalnya, dapat dikaitkan dengan data pendidikan untuk membantu menentukan kebutuhan fasilitas pendidikan yang lebih tepat sasaran.
“Keputusan pembangunan tidak cukup hanya berdasarkan data dari satu perangkat daerah. Kita perlu menggabungkan berbagai sumber data agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” ujar Ahsanul.
Selain untuk monitoring, Dashboard Eksekutif diharapkan memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pimpinan dapat melihat perkembangan indikator secara berkala dan melakukan evaluasi terhadap program yang mengalami keterlambatan.
Pola pelaporan pemerintahan juga diarahkan bergeser dari laporan administratif menuju laporan berbasis data aktual, terukur, dapat ditelusuri dan diperbarui secara berkala. Dalam skemanya, data diproduksi perangkat daerah, kemudian melalui proses integrasi, validasi, verifikasi dan pemutakhiran dalam NTB Satu Data sebelum ditampilkan melalui Dashboard Eksekutif.
Informasi tersebut selanjutnya menjadi dasar analisis, pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, penentuan intervensi hingga pengukuran dampak pembangunan kepada masyarakat.
Pemprov NTB berharap Dashboard Eksekutif dapat menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan berbasis data untuk mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan memastikan pembangunan lebih tepat sasaran. (*)
