KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi NTB mulai mengubah arah pembangunan literasi. Tak lagi berhenti pada minat baca, namun fokus diperluas ke literasi hukum dan politik untuk memperkuat kualitas kebijakan dan partisipasi publik.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Ashari menegaskan capaian NTB sebagai peringkat kedua nasional dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi titik awal menuju literasi yang lebih substansial.
“Literasi bukan sekadar membaca. Masyarakat dan aparatur harus memahami aturan dan proses kebijakan secara utuh,” ujarnya, Selasa (5/5).
Ia menekankan, literasi hukum menjadi fondasi penting bagi aparatur sipil negara (ASN). Salah satu prinsip mendasar yang harus dipahami adalah asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yakni aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Menurutnya, lemahnya pemahaman hukum kerap melahirkan kebijakan bermasalah.
“Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa dasar hukum kuat, karena dampaknya langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, literasi politik dinilai krusial untuk membangun demokrasi sehat. Ashari menilai pemahaman politik masyarakat masih pragmatis dan cenderung muncul hanya saat pemilu.
Menurutnya publik harus tahu alasan di balik kebijakan, bukan sekadar menerima hasil.
Ia juga menyoroti praktik politik uang yang masih terjadi. Peningkatan literasi politik dinilai menjadi salah satu kunci untuk menekan fenomena tersebut.
Untuk implementasi, Pemprov NTB menggerakkan jaringan Bunda Literasi hingga tingkat desa dan kecamatan, serta melibatkan lebih dari 140 komunitas literasi. Program seperti kemah literasi terus digencarkan menyasar berbagai kalangan, dari anak-anak hingga mahasiswa.
Ke depan, pemerintah juga akan memperkuat layanan perpustakaan melalui pembaruan koleksi dan studi komparasi ke luar negeri.
Langkah ini diarahkan untuk membentuk masyarakat NTB yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga kritis, sadar hukum, dan aktif dalam demokrasi.(*)
