KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan alokasi awal sebesar Rp 10 miliar.
Program yang digodok bersama Bank NTB Syariah ini dirancang sebagai pembiayaan terintegrasi untuk mendukung seluruh proses penempatan PMI secara aman dan terstruktur.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Aidy Furqon terus mendorong inovasi layanan ketenagakerjaan guna meningkatkan kompetensi dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Salah satu terobosan yang tengah digodok saat ini adalah skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi Calon PMI asal NTB, dengan bekerja sama dengan Bank NTB Syariah.
Alokasi anggaran untuk tahap awal ini disiapkan sebesar Rp 10 miliar, dengan potensi penambahan sesuai kebutuhan dan perkembangan program.
Kendati demikian, Aidy menjelaskan bahwa calon PMI yang mengajukan KUR tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan pembiayaan terintegrasi yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, pengurusan visa, paspor, hingga perizinan kerja.
“Tidak diberikan uang tunai. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja,” ujar Aidy, Selasa (7/4).
Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB bersama Bank NTB Syariah tengah mematangkan regulasi, baik melalui Surat Edaran Gubernur maupun Peraturan Gubernur, sebelum program ini resmi diluncurkan.
Selain KUR, Pemprov NTB juga mengembangkan Sistem Informasi Kerja (SIK) yang telah rampung dan siap diuji coba tahun ini.
Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan ketenagakerjaan, mulai dari informasi peluang kerja, proses rekrutmen, pelatihan, hingga penyaluran tenaga kerja.
SIK juga dilengkapi fitur pengendalian untuk meminimalisir keberangkatan PMI secara non-prosedural atau ilegal.
“Melalui sistem ini, kita berharap bisa menekan angka PMI non-prosedural, minimal dapat diminimalisir dengan pengendalian berbasis sistem,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemprov NTB juga melakukan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi skill center yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri.
Ke depan, BLK direncanakan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih fleksibel dalam pengelolaan pendanaan dan kerja sama.
“Dengan status BLUD, BLK diharapkan mampu membuka peluang pelatihan baru, termasuk kelas berbasis digital seperti startup dan bisnis online,” ujarnya.(*)
