KabarBaik.co – Pencairan Dana Desa (DD) tahap kedua tahun 2025 di Kabupaten Bojonegoro masih terkendala kelengkapan administrasi. Akibatnya proses pencairan tertunda dan diproyeksikan baru bisa tuntas paling lambat pada Oktober mendatang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Machmudin, mengatakan hingga saat ini sebanyak 108 desa sudah mencairkan DD tahap pertama. Namun, untuk tahap kedua, banyak desa belum memenuhi persyaratan.
“Kendala utamanya, pencairan tahap dua mensyaratkan lampiran realisasi tahap satu dan laporan pertanggungjawaban penggunaan sebelumnya. Ada output yang belum lengkap, sehingga kami kembalikan ke desa untuk diperbaiki,” jelas Machmudin, Jumat (29/8).
Menurut Machmudin, saat ini sudah ada 29 desa yang mengajukan pencairan tahap kedua dan berkasnya akan dikirimkan ke KPPN Bojonegoro pada 30 Agustus 2025. DPMD menargetkan seluruh proses bisa selesai paling lambat Oktober.
Machmudin menjelaskan, verifikasi pencairan dilakukan secara komunal dengan melibatkan 10–15 desa dalam satu kelompok. Metode ini efisien, tetapi membutuhkan waktu panjang, hingga 2–3 minggu per kelompok.
Secara khusus, Desa Drokilo di Kecamatan Kedungadem menjadi sorotan karena belum bisa mencairkan DD tahap kedua. Desa tersebut masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sementara pencairan tahap pertama gagal karena laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya belum tuntas.
Meski demikian, Machmudin memastikan hambatan terkait kewajiban penyertaan modal ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sudah tidak lagi menjadi masalah. “Sebelumnya memang ada kendala, tapi sekarang sudah tuntas semua,” tegasnya.
Ia mengakui persoalan laporan, termasuk laporan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, masih menjadi tantangan rutin tiap tahun. Untuk itu, DPMD terus memberikan pembinaan dan pendampingan agar kapasitas pemerintah desa semakin baik dalam pengelolaan dan pelaporan DD.
Sementara itu, Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, memastikan Dana Desa tahun 2025 untuk Desa Drokilo hangus karena tidak memenuhi syarat administrasi.
“Dana Desa untuk Desa Drokilo dipastikan hangus. Hingga batas akhir, mereka tidak mengajukan permohonan pencairan, bahkan laporan penggunaan DD tahun 2024 juga belum disampaikan,” ungkap Teguh.
Pada tahun ini, Bojonegoro menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp 412,2 miliar untuk 419 desa. Dana tersebut terbagi dalam dua tahap, yakni tahap pertama Rp 236,5 miliar dan tahap kedua Rp 175,7 miliar. Dari tahap pertama, 418 desa sudah menerima pencairan senilai Rp 235,6 miliar, sementara hanya Desa Drokilo yang gagal mendapatkan penyaluran.
Adapun pagu Dana Desa untuk Desa Drokilo tahun ini sebenarnya mencapai Rp 909,4 juta. Dana tersebut semestinya dialokasikan untuk BLT (Rp 93,6 juta), ketahanan pangan (Rp 196,5 juta), penanganan stunting (Rp 109,2 juta), program iklim (Rp 10 juta), teknologi informasi (Rp 10 juta), padat karya (Rp 443,5 juta), serta alokasi non-earmark Rp 46,6 juta. (*)
