KabarBaik.co – Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, kini menjadi sorotan. Dibangun menggunakan dana pusat senilai Rp 2,3 miliar dan diresmikan pada 6 Maret 2024 lalu, fasilitas yang diharapkan mampu menjadi motor hilirisasi perikanan itu justru belum dikelola secara maksimal.
Tak ada aktivitas produksi, tak ada geliat ekonomi. Hanya lampu yang tetap menyala di malam hari, menjadi saksi bisu sebuah proyek yang digadang-gadang sebagai penyelamat nelayan pesisir.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengucurkan anggaran pembangunan telah menyerahkan aset ini kepada Pemerintah Kabupaten Gresik. Namun, saat ini, UPI Sidayu belum menunjukkan denyut kehidupan.
Situasi inilah yang memantik kritik dari berbagai pihak, termasuk dari parlemen daerah. Anggota Komisi I DPRD Gresik, Syaikhu Busyiri, mendesak Pemkab agar tak setengah hati dalam merancang dan mengelola proyek strategis seperti ini.
“Pemerintah daerah harus berpikir secara holistik dan sustainable dalam perencanaan. Jangan hanya satu atau dua tahun, tapi harus dikembangkan dalam jangka panjang,” ujar politisi PKB itu, Selasa (15/7).
Menurutnya, kegagalan pengelolaan UPI bukan semata-mata teknis, melainkan akibat kekeliruan pendekatan sejak awal. Ia mengingatkan agar Pemkab membedakan fungsi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “BUMD itu bisnis, harus punya business plan yang jelas. Tidak bisa diperlakukan seperti OPD,” tegasnya.
Kritik senada juga datang dari Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim. Ia menilai program-program yang dijalankan Pemkab kerap tak didasarkan pada studi kelayakan yang matang. “Akibatnya, hasil program tidak efektif,” katanya.
Menurut Nurhamim, UPI Sidayu adalah salah satu contoh proyek yang terjebak dalam kegagapan eksekusi. Ia berharap Pemkab segera mengevaluasi total dan menyusun langkah konkret agar fasilitas tersebut benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Menanggapi kritik tersebut, dari sisi Pemkab Gresik, Plt Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Eko Anandito Putro mengakui bahwa UPI Sidayu belum beroperasi secara optimal. Namun, mereka menegaskan bahwa kondisi ini bukan karena pembiaran, melainkan karena sedang dilakukan proses evaluasi dan penataan ulang pengelolaan.
Ia juga menyebut pihaknya tengah menyusun strategi baru untuk menghidupkan kembali fungsi UPI. “Penghentian sementara operasional ini bukan berarti proyek dibiarkan begitu saja. Kami ingin memastikan bahwa saat kembali berjalan, UPI bisa berfungsi secara maksimal dan memberikan manfaat nyata,” jelas Eko, Kamis (17/7).
Evaluasi menyeluruh itu, menurut Eko, mencakup pembenahan model pengelolaan. Jika sebelumnya dikelola oleh pemerintah daerah secara langsung, kini UPI akan diserahkan kepada PT Gresik Property—anak perusahaan dari BUMD Gresik Migas. “Kami sedang menjajaki kerja sama strategis dengan mitra potensial,” ujar Eko.
Tak hanya soal manajemen, Eko juga mengakui bahwa UPI belum dilengkapi sarana pendukung vital seperti cold storage. Akibatnya, efisiensi produksi terganggu, dan biaya operasional membengkak. Untuk itu, Pemkab berencana menyusun Proyeksi Bisnis (Probis) sebagai dasar pengambilan keputusan lanjutan.
“Probis ini akan memuat kajian kelayakan usaha, potensi manfaat ekonomi, serta peran mitra dalam penguatan operasional UPI,” tambahnya.
Meski tidak beroperasi penuh, kata Eko, UPI tetap mendapatkan pemeliharaan rutin. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk perawatan fasilitas dan pengecekan peralatan. Namun, keterbatasan anggaran dan kewenangan membuat dinas tidak bisa menjalankan operasional secara menyeluruh, termasuk menanggung beban listrik yang tinggi.
Ke depan, Pemkab Gresik menyatakan akan merancang pembangunan sektor perikanan dengan pendekatan berbasis bisnis dan partisipasi mitra usaha yang memiliki pengalaman serta jejaring pasar kuat.(*)
