PRESIDEN adalah presiden. Simbol negara. Setiap kata yang keluar darinya bukan sekadar kalimat. Namun sinyal yang segera ditangkap, dipotong, dipelintir, diberi konteks baru, lalu diedarkan kembali oleh algoritma media sosial.
Di zaman ketika satu potongan video berdurasi belasan detik bisa lebih berpengaruh daripada pidato satu jam, terlalu banyak bicara bukan selalu tanda kuatnya kepemimpinan. Kadang justru sebaliknya. Pidato yang panjang, berulang, dan tidak terukur membuka terlalu banyak celah bagi pesan utama untuk tenggelam di antara meme, ejekan, dan perdebatan receh. Yang terkikis bukan hanya wibawa sebuah pidato. Yang tergerus adalah kepercayaan publik.
Contoh paling segar datang dari Sidang Tahunan MPR. Presiden memperkenalkan seorang buruh pengupas bawang dengan angka upah Rp 700 ribu per kilogram. Angka itu segera mengundang pertanyaan publik karena terdengar sangat jauh dari kewajaran tarif jasa pengupasan bawang yang dikenal masyarakat.
Dalam hitungan menit, persoalan yang semestinya berbicara tentang kesejahteraan pekerja berubah menjadi bahan candaan nasional. Ibu-ibu di gang-gang berkata, “Kalau begitu saya mundur kerja saja. Jadi pengupas bawang. Dua kilo sehari sudah Rp1,4 juta.”
Pedagang pasar bisa menyindir, “Bawang utuh Rp 35 ribu, yang sudah dikupas versi istana Rp 700 ribu. Mau yang mana?” Dan, anak=anak sekolah bahkan bisa bertanya kepada gurunya, “Bu, kenapa ayah saya kerja di pabrik tiga juta sebulan, sementara pengupas bawang gajinya bisa sekaya itu?”
Itulah persoalannya. Ketika sebuah angka dari pidato presiden lebih cepat menjadi bahan lelucon daripada bahan diskusi kebijakan, ada problem komunikasi yang tidak boleh dianggap sepele.
Belakangan, muncul penjelasan bahwa yang dimaksud adalah Rp 700, bukan Rp 700 ribu. Bisa juga angka tersebut merujuk pada konteks atau kasus tertentu. Tetapi, justru di situlah masalah komunikasi politiknya. Pesan yang disampaikan di forum kenegaraan harus cukup jelas. Dengan demikian, publik tidak dipaksa menebak-nebak maksud sebenarnya.
Apalagi jika yang disampaikan adalah angka. Angka tidak memiliki ruang yang luas untuk improvisasi. Angka harus presisi. Salah menyebut angka bukan seperti salah memilih kata sifat dalam sebuah pidato. Angka langsung mengundang perbandingan, kalkulasi, dan pemeriksaan akal sehat.
Rp 700 ribu per kilogram berarti Rp 7 juta untuk sepuluh kilogram. Publik dengan cepat menghitungnya. Mereka membandingkannya dengan harga bawang, upah buruh, gaji pekerja, penghasilan guru, pendapatan rumah tangga, bahkan harga telepon pintar yang mereka incar.
Begitu sebuah angka dianggap tidak masuk akal, pesan lain dalam pidato ikut terkena dampaknya. Di sinilah bahayanya. Tidak perlu ada niat buruk. Tidak perlu ada konspirasi. Tidak perlu pula dicari-cari teori bahwa selip tersebut merupakan strategi komunikasi yang disengaja untuk menciptakan kejutan.
Justru sebaliknya. Menganggap kesalahan seperti itu sebagai strategi komunikasi adalah kekeliruan yang lebih besar.
Sebab, komunikasi politik yang baik tidak membuat publik sibuk menebak apa yang sebenarnya dimaksud pemimpin. Pernyataan itu mesti membuat publik memahami apa yang ingin disampaikan pemimpin.
Presiden tentu tidak mungkin selalu berbicara tanpa kesalahan. Tidak ada manusia yang demikian. Tetapi, jabatan presiden membawa konsekuensi berbeda. Setiap kekeliruan memiliki daya rusak yang lebih besar karena ucapan pemimpin memiliki panggung, jangkauan, dan legitimasi yang jauh lebih besar daripada ucapan warga biasa.
Karena itu, persoalannya tidak berhenti pada Presiden. Tim komunikasi pemerintah juga harus melakukan introspeksi. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), yang dipimpin Muhammad Qodari, bersama jajaran komunikasi pemerintah dan penasihat komunikasi seperti Hasan Nasbi, seharusnya berfungsi sebagai filter, penyederhana pesan, sekaligus penjaga kredibilitas. Bukan sekadar menjadi mesin yang memperbesar volume pembelaan ketika pemerintah dikritik.
Semua sudah paham, ada perbedaan besar antara komunikasi pemerintah dan propaganda pemerintah. Komunikasi menjelaskan. Propaganda membanjiri. Komunikasi membangun pemahaman. Propaganda berusaha memenangkan setiap perdebatan. Dan publik hari ini semakin mudah membedakan keduanya.
Ketika setiap kritik dijawab dengan bantahan panjang, setiap meme dilawan dengan klarifikasi, dan setiap kesalahan komunikasi segera dibungkus sebagai “strategi”, pemerintah justru berisiko terlihat defensif. Energi komunikasi habis untuk memenangkan percakapan harian, sementara pertanyaan yang lebih penting, apakah masyarakat benar-benar merasakan hasil kebijakan?, justru kehilangan ruang.
Pemerintah tidak harus memenangkan semua perdebatan di media sosial. Pemerintah harus memenangkan kepercayaan publik. Itu dua hal yang berbeda. Presiden juga tidak perlu berhenti berbicara. Yang diperlukan adalah disiplin komunikasi. Kapan berbicara, apa yang perlu disampaikan, seberapa panjang, dan kapan harus berhenti.
Pidato presiden seharusnya bukan tempat untuk mengatakan segala sesuatu. Namun harus menjadi tempat untuk mengatakan hal-hal yang paling penting. Singkat bukan berarti dangkal. Tegas bukan berarti kasar. Sedikit bukan berarti tidak bekerja.
Justru dalam era algoritma, kemampuan untuk menyampaikan pesan secara ringkas dan presisi adalah bentuk baru dari kepemimpinan. Satu gagasan yang jelas jauh lebih kuat daripada sepuluh gagasan yang saling berebut perhatian. Satu angka yang benar jauh lebih berharga daripada seratus klarifikasi. Dan, satu hasil nyata jauh lebih efektif daripada seribu pembelaan.
Karena itu, tim komunikasi pemerintah perlu bergeser dari mesin pembela menjadi arsitek kepercayaan. Tugasnya bukan merespons setiap suara di luar. Apalagi menjadikan pemerintah peserta tetap dalam perang wacana harian. Tugasnya adalah menentukan pesan apa yang memang penting, memastikan pesan itu benar, menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami, lalu membiarkan pekerjaan pemerintah menjadi bukti.
Kerja nyata pemerintah, mulai dari swasembada, program prioritas, hingga berbagai langkah korektif di sejumlah sektor, jauh lebih penting daripada memenangkan satu perdebatan di media sosial. Biarkan hasil berbicara. Sebab di era media sosial, setiap kata presiden memiliki umur yang lebih panjang daripada yang mungkin dibayangkan ketika kata itu diucapkan. Satu kalimat dapat dipotong menjadi video. Satu angka dapat menjadi meme. Satu selip dapat menjadi bahan olok-olok berhari-hari.
Dan, semakin banyak pemerintah menjelaskan kesalahan yang seharusnya tidak terjadi, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk menjelaskan Di zaman ketika satu kalimat bisa hidup selamanya di internet, presiden yang bijak tahu bahwa terkadang diam bukan berarti kehilangan panggung. Diam adalah cara memberi ruang kepada hasil kerja untuk berbicara lebih keras. (*)
